Pramono Anung Tegaskan Pengusuran Rumah di Bantaran Kali Ciliwung Harus Dilakukan
Selasa, 11 Maret 2025 -
MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) bakal menggusur rumah warga di bantaran sungai Ciliwung yang membentang kawasan Cawang, Bidara Cina, dan Pengadegan.
Hal itu sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan masalah banjir yang selalu menjadi momok bagi warga Jakarta setiap tahunnya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan, penggusuran rumah tersebut merupakan bagian dari rangkaian normalisasi Sungai Ciliwung.
Menurutnya, normalisasi itu memang harus segera dilakukan dan tidak bisa lagi ditunda-tunda guna membebaskan Jakarta dari ancaman banjir.
Baca juga:
Pramono Minta Warga Pesisir Jakarta Waspada Banjir Rob Jelang Lebaran
"Ya, kalau kita lakukan normalisasi pasti ada pembebasan lahan, enggak bisa enggak. Pembebasan lahan pasti harus dilakukan, dan untuk itu ya mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan," kata Pramono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/3).
Pramono menjelaskan, sejatinya bila memang normalisasi dapat terlaksana dengan baik. Hasil positif tentu akan terlihat salah satunya dapat mengontrol debit air hujan ataupun kiriman hulu dari Bogor, Jawa Barat.
"Supaya apa, Supaya efek dari banjir yang lebih besar tidak terjadi lagi di Jakarta," jelas Pramono.
Pramono menegaskan, pihaknya bakal serius untuk melakukan normalisasi. Pembebasan lahan pun dipastikan tidak bisa terhindarkan bagi warga Jakarta yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung.
Baca juga:
Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Menemui Tantangan, Salah Satunya Penolakan Warga
"Sehingga dengan demikian normalisasi akan dilakukan, pembebasan lahan mau tidak mau juga harus dilakukan," tutupnya.
Sebelumnya, warga yang bermukim di Sungai Ciliwung yang membentang kawasan Cawang, Bidara Cina, dan Pengadegan menolak digusur untuk program pembebasan lahan dalam penanganan banjir di Jakarta.
"Dalam proses pembuatan penetapan lokasi, masih ada warga yang menolak atau tidak sepakat dengan rencana normalisasi. Mereka tidak ingin tanahnya dibebaskan," kata Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta, Hendri kepada wartawan, Senin (10/3). (Asp)
