MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dipangkas menjadi maksimal sekitar 300 perusahaan hingga 31 Desember 2026.
Target tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Prabowo mengatakan, setelah pemerintah membentuk Danantara Indonesia sebagai sovereign wealth fund, ditemukan terdapat 1.074 BUMN.
Jumlah tersebut mencakup perusahaan dengan struktur anak, cucu, hingga cicit perusahaan.
Menurut Prabowo, struktur tersebut membuat jumlah perusahaan negara menjadi terlalu besar sehingga perlu dilakukan perampingan.
Hingga saat ini, pemerintah telah menutup 290 BUMN. Selanjutnya, lebih dari 750 BUMN lainnya ditargetkan untuk ditutup atau dirampingkan.
Baca juga:
Mengenal Sistem Registri Unit Karbon yang Disinggung Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan
Hanya BUMN Produktif yang Dipertahankan
Prabowo mengatakan pemerintah hanya akan mempertahankan perusahaan negara yang produktif serta mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
Pada 31 Desember 2026 kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN,
Presiden RI, Prabowo Subianto.
Perampingan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membuat pengelolaan perusahaan negara lebih efisien.
Baca juga:
Prabowo Wajibkan Barang-barang Subsidi Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih
Efisiensi BUMN Capai Rp 50 Triliun
Perampingan jumlah BUMN tersebut juga diklaim telah menghasilkan penghematan yang signifikan.
Pemerintah mencatat efisiensi biaya hingga saat ini mencapai sekitar Rp50 triliun.
Penghematan tersebut antara lain berasal dari pengurangan biaya gaji direksi dan komisaris, sewa gedung dan kendaraan, perjalanan dinas, serta berbagai biaya operasional lainnya.
Prabowo menilai dana yang berhasil dihemat dari efisiensi BUMN dapat dialihkan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat.
Dana tersebut, antara lain, dapat digunakan untuk memperbaiki puskesmas, merenovasi sekolah, hingga menyediakan rumah bagi masyarakat. (Knu)