Merahputih.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. Pemanggilan ini jadi indikasi kuat penyelewengan anggaran di internal Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca juga:
MBG Dapat Anggaran Rp 353 T, Begini Modus Bancakan Eks Bos BGN Dadan Hindayana CS
Presiden menyampaikan laporan dugaan korupsi tersebut saat menghadiri Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6). Laporan dugaan penyimpangan tersebut melibatkan unsur pimpinan lembaga BGN.
"Jadi, memang sudah beberapa saat, saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan, dari pimpinan,"
Prabowo Subianto.
"Waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain, saya tanya, 'tolong saya mendapat laporan tentang BGN," sambung Kepala Negara.
Penguatan Lembaga Penegak Hukum demi Amankan Uang Rakyat
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penelusuran mendalam atas laporan miring BGN tersebut. Kualitas sebuah organisasi bergantung penuh pada integritas pemimpin, sehingga kekacauan tingkat atas pasti merusak kinerja lembaga secara keseluruhan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kelolaan BGN memegang peran krusial bagi masa depan bangsa karena menyasar kelompok masyarakat rentan demi mendongkrak kesehatan dan kecerdasan generasi muda. Demi mengamankan program strategis ini, pemerintah berkomitmen memperkuat penuh lembaga pengawasan serta aparat penegak hukum.
Presiden meminta BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Agung segera mengajukan tambahan fasilitas serta personel untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi.
Baca juga:
Jampidsus Tetapkan Eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung jadi Tersangka Kasus Korupsi MBG
"Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T (triliun) kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat," tegas Presiden.
Langkah tegas ini bertujuan menjaga wibawa pemerintah sekaligus memastikan perlindungan total terhadap keuangan negara.
"Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan, tidak ada, tidak ada pengecualian," tutup Prabowo Subianto.