Angkat 7 Stafsus, Jokowi Dianggap Tak Konsisten
Jumat, 22 November 2019 -
Merahputih.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengkritik adanya penambahan sejumlah nama staf khusus Presiden Joko Widodo. Sebab, membludaknya posisi tersebut membuat birokrasi menjadi semakin membengkak.
Hal ini bertentangan dengan ucapan Jokowi sendiri yang ingin memangkas birorkasi.
Baca Juga:
"Ada inkonsistensi kebijakan karena menambah terus jumlah ini. Saya lihat tak efektif," kata Trubus kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (22/11).
Trubus melihat, Jokowi seperti bagi-bagi jabatan saja. "Jadi kayak bagi bagi jabatan dan merangkul semuanya. Ini kan jabatan politik lebih baik bukan organisasi swasta dibutuhkan," jelas dia.
Pengajar Universitas Trisakti ini menambahkan, masuknya para stafsus milenial ini tak menjamin adanya inovasi baru dalam pemerintahan. Sebab, mereka selama ini belum pernah bekerja di birokrasi dan hanya berprestasi di bidang swasta.
"Memang masuknya milenial ini membawa inovasi baru namun harus dibedakam birokrasi pemerintahan dan swasta. Mereka sukses di swasta tapi belum tentu sukses di publik," jelas Trubus.
Ia mencontohkan, birokrasi memiliki kerumitan aturan dan ego sektoral yang tinggi di kalangan pegawainya.
"Karena birokrasi publik itu khas, banyak tantangan dan senioritas. Apalagi ada stafsus berusia muda. Kan di sana ada Setneg dan KSP. Nanti koordinasinya gimana. Akan kesulitan mereka berkoordinasi," jelas dia.
Baca Juga:
Bahkan, jika tak dkelola dengan baik, bakal menimbulkan persoalan hukum. "Mereka bakal membengkakkan birokrasi dan pemborosan. bisa menimbulkan konflik baik kepentingan dan korupsi," sebut Trubus. (Knu)
