Dedy Corbuzier Belum Lapor LHKPN ke KPK

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 18 Maret 2025
Dedy Corbuzier Belum Lapor LHKPN ke KPK

Deddy Corbuizer jadi Stafsus Menhan/ dok Ig dc.Kemhan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, Dedy Corbuzier belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini dikonfirmasi oleh Anggota Jubir KPK Budi Prasetyo saat dihubungi wartawan, Selasa (18/3).

Baca juga:

Angkat Deddy Corbuzier Jadi Stafsus di Tengah Efisiensi Anggaran, Kemhan: Alokasi untuk Pegawai Tak Terdampak

"Dari data base KPK, Yang bersangkutan belum menyampaikan LHKPN nya," ujar Budi.

Lebih jauh Budi mengingatkan Deddy Corbuzier untuk segera menyetorkan LHKPN. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 28 Tahun 2019.

"Adapun batas waktu pelaporannya 3 bulan pasca dilantik pada jabatan tersebut," ungkapnya.

Baca juga:

Segini Gaji Deddy Corbuzier Setelah Resmi Jadi Staff Khusus Menteri Pertahanan

Sebagai informasi, Deddy Corbuzier dilantik sebagai stafsus pada tanggal 11 Februari 2025. Total ada lima stafsus dan satu asisten khusus Menhan yang diangkat yang terdiri dari Deddy Corbuzier sebagai stafsus bidang komunikasi sosial dan publik, Kris Wijoyo Soepandji stafsus bidang tata negara, Lenis Kogoya stafsus bidang kedaulatan.

Kemudian Indra Bagus Irawan stafsus ekonomi pertahanan, Mayjen TNI (Purn) Sudrajat stafsus bidang diplomasi pertahanan, Sylvia Efi Widyantari Sumarlin asisten khusus bidang cyber security. (Pon)

#Kemenhan #Staf Khusus #LHKPN #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Pastikan Belum Ada Rencana Panggil Mahfud MD Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
KPK tetap terbuka apabila Mahfud MD memiliki data atau informasi pendukung terkait dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
KPK Pastikan Belum Ada Rencana Panggil Mahfud MD Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
Indonesia
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
KPK mendorong agar Kemnaker dan para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah perbaikan sistem layanan publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
Indonesia
KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building
Jubir KPK sebut laporan dari masyarakat maupun tokoh publik merupakan bagian penting dari partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building
Indonesia
Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli
Novel tegaskan proses TWK yang menjadi dasar pemberhentian puluhan pegawai itu sarat dengan manipulasi dan pelanggaran hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli
Indonesia
Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!
Pengembalian hak konstitusional para pegawai yang diberhentikan melalui TWK menjadi langkah konkret untuk menandai perbedaan KPK di bawah Setyo Budiyanto.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!
Berita Foto
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Alias Noel
Tersangka kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemnaker Immanuel Ebenezer (kanan) berjalan keluar gedung usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Alias Noel
Indonesia
1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Menhan: Tidak Punya Tanggal Merah
Sjafrie yakin Prabowo dan seluruh jajaran kabinet telah memberikan yang terbaik di tahun pertama masa pemerintahan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Menhan: Tidak Punya Tanggal Merah
Indonesia
Usai Konsultasi ke KPK, Pramono Anung Putuskan Bangun RS di Lahan Sumber Waras pada 2026
11 Tahun mengendap, lahan Sumber Waras akhirnya bakal dibangun rumah sakit baru oleh Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Oktober 2025
Usai Konsultasi ke KPK, Pramono Anung Putuskan Bangun RS di Lahan Sumber Waras pada 2026
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
KPK Telusuri Jejak Uang Rp 1,2 Triliun di Kasus Lukas Enembe, Pramugari hingga Pengusaha Diperiksa
KPK mendalami kasus dugaan korupsi dana penunjang operasional serta program peningkatan pelayanan kedinasan era Gubernur Lukas Enembe.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Telusuri Jejak Uang Rp 1,2 Triliun di Kasus Lukas Enembe, Pramugari hingga Pengusaha Diperiksa
Bagikan