Politik Dinasti Erat dengan KKN, Pengamat Ingatkan Warga Banten Kritis saat Pilkada 2024

MerahPutih.com - Pilgub Banten 2024 bakal mempertemukan dua pasangan, yaitu Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi dan Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Namun, stigma politik dinasti terhadap salah satu calon masih kuat di Banten.

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengaruh kuat politik keluarga yang dianggap mencederai prinsip demokrasi di Banten.

Mengingat politik dinasti kembali kembali membayangi provinsi yang telah lama lekat dengan kekuasaan berbasis kekerabatan itu. Baginya, Banten bukan milik satu keluarga atau kelompok tertentu.

“Banten ini bukan milik satu keluarga bukan milik sekelompok orang,” kata Fernando dalam salah satu Podcast di Jakarta, Jumat (22/11).

Baca juga:

Putusan MA Dianggap Melanggengkan Politik Dinasti Jokowi, Gibran Irit Bicara

Fernando menilai, keberlanjutan politik dinasti bukan hanya soal niat keluarga yang ingin mempertahankan kekuasaan, tetapi juga karena adanya pembiaran dari masyarakat dan elite politik lainnya. Padahal, dinasti politik tidak pernah memprioritaskan kepentingan rakyat.

Mereka lebih mementingkan keluarganya, sehingga keadilan sosial bagi masyarakat luas sulit tercapai.

“Ini menjadi tugas kita bersama untuk melawan politik dinasti, karena mereka akan mementingkan keluarganya lebih dahulu, makanya ya jangan harap keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” tandasnya.

Sementara itu, Founder Nusa Ina Connection, Abdullah Kelrey menilai, dinasti politik memiliki hubungan erat dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang merongrong tata kelola pemerintahan dan menghambat pertumbuhan demokrasi di wilayah tersebut.

Baca juga:

Kejati Banten Diduga Lakukan Politisasi Hukum di Pilkada 2024

“Dinasti politik itu seperti saudara kembar dengan KKN. Jika kita membiarkan dinasti berkembang, itu sama saja membiarkan praktik KKN tumbuh subur di banteni,” ujar Kelrey.

Ia menambahkan, masyarakat Banten perlu menyadari bahwa dinasti politik tidak hanya merusak sistem demokrasi, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana aspirasi rakyat sulit tersalurkan.

Abdullah menyebutkan, untuk mengadakan aksi protes di Banten saja, sering kali menghadapi hambatan besar.

“Kita harus bangkit dari bayang-bayang dinasti politik dan KKN. Jika masyarakat tetap memilih pemimpin dari lingkaran yang sama, jangan harap Banten akan berkembang,” pungkasnya. (knu)