MerahPutih.com - Kepolisian Daerah (Polda) Papua kembali mengirim anggota Brimob Nusantara ke Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, guna mengatasi aksi pemalangan di kawasan itu, Selasa.
"Memang ada penambahan personel ke Kobakma hingga sebanyak tiga kompi Brimob yang telah dikirim sejak Senin (11/7)," kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri di Jayapura, Selasa (12/7).
Baca Juga:
Selain personel Brimob, juga dikirim empat pejabat utama Polda Papua yang dipimpin Kombes Alfred Papare mengingat sejak Jumat (8/7) dilaporkan terjadi aksi demo dan pemalangan. Bahkan, lanjut Fakhiri, Mapolres Mamberamo Tengah di Kobakma juga dipalang
Kapolda berharap dengan ditambahnya personel Brimob dapat memberikan rasa aman ke masyarakat. Lebih jauh, Fakhiri mengatakan proses hukum dan penetapan yang dilakukan KPK tidak ada kaitannya dengan proses hukum yang dilakukan Polda Papua.
Baca Juga:
Senator Kritik Langkah Kepolisian Bubarkan Demo Tolak Pemekaran di Papua
Meski begitu, Irjen Fakhiri menjamin Polda Papua tetap akan memberikan perbantuan dalam melakukan penegakan hukum jika diminta KPK.
Sebelumnya Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada Antara, menyatakan penyidik KPK saat ini menangani kasus suap dan gratifikasi di Kabupaten Mamberamo Tengah. Kasus suap dan gratifikasi yang ditangani itu terjadi tahun 2013-2019.
Untuk itu, Kapolda juga meminta agar masalah penegakan hukum diharapkan tidak digiring ke ranah politik karena apa yang dilakukan sudah sesuai mekanisme yang berlaku di instansi penegakan hukum baik itu di KPK, Polri atau kejaksaan.
"Tidak ada penegakan hukum yang memainkan politik praktis sehingga mohon dihormati," tutup jenderal polisi berpangkat bintang dua itu.
Baca Juga:
KKB Tembaki Pesawat Sam Air di Bandara Kenyam Papua
Kadinkes Mamberamo Tengah Hilda Wally secara terpisah mengakui, sebagai besar tenaga medis terutama yang bertugas di Puskesmas Kobakma dan RSUD Lukas Enembe sudah mengungsi ke Wamena.
Saat ini pelayanan kesehatan hanya dilayani paramedis asli pegunungan karena mereka memilih mengungsi guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan pelayanan di delapan puskesmas tetap terlayani, ungkap Hilda Wally yang mengaku juga ikut mengungsi sejak Sabtu (9/7). (*)
Baca Juga:
Pemekaran Provinsi Diharapkan Percepat Kesejahteraan Orang Asli Papua