Pimpinan DPR Minta Pemerintah Siapkan Sistem Monitoring MBG, Hindari Praktik Pungutan Liar
Kamis, 16 Januari 2025 -
Merahputih.com - Video yang memperlihatkan ada sekolah meminta uang sebesar Rp30 ribu per anak untuk membeli wadah makan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) viral di media sosial. Dalam video yang beredar, disebutkan bahwa setiap anak diwajibkan membeli dua wadah, sehingga total pungutan bisa mencapai Rp 60 ribu.
Berkaca dari kasus itu, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana.
Cucun juga mendorong pemerintah meningkatkan sosialisasi, khususnya kepada orang tua murid, agar masyarakat memahami bahwa program MBG sepenuhnya ditanggung oleh negara.
Baca juga:
Pramono-Rano Diharapkan Lanjutkan Program MBG, Ketua DPRD DKI: Anggarannya Sudah Disiapkan
“Penting juga bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua aspek teknis penyelenggaraan program, termasuk distribusi makanan bergizi dan pengadaan alat penunjang seperti wadah makan, berjalan sesuai aturan tanpa menimbulkan beban tambahan bagi penerima manfaat,” urainya.
Sanksi tegas juga perlu diberikan jika ditemukan adanya praktik pungutan liar atau penyimpangan lainnya. Ia juga meminta agar masyarakat dan orang tua murid dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan program agar mereka dapat melaporkan jika terjadi penyimpangan.
Baca juga:
Pakar Gizi Soroti Pemberian Susu dengan Kandungan Gula Tinggi dalam Program Makan Bergizi Gratis
"Lakukan pula evaluasi berkala demi memaksimalkan jalannya program makan bergizi gratis,” kata Politisi Fraksi PKB ini.
Tak lupa Cucun juga mengingatkan pentingnya inovasi dalam penyediaan menu makanan bergizi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menjelaskan bahwa selain meningkatkan kualitas makanan, penting juga untuk mempertimbangkan menu yang disukai oleh anak-anak, agar makanan yang disajikan lebih sesuai dengan selera mereka.
