MerahPutih.com - Anggaran penanganan COVID-19 Pemprov Jatim kini diawasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Pengawasan tersebut dilakukan agar anggaran yang dialokasikan tidak disalahgunakan sehingga tepat sasaran, transparan dan akuntabel.
“Tentunya pengawasan ini sebagai check and balance agar efektifitas penerapannya di lapangan bisa maksimal sekaligus mampu menutup celah terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan anggaran tersebut,” tegas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 melalui video conference dari Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (15/6).
Baca Juga
Di Tengah Wabah Corona, Pendatang dari Delapan Negara Ini Dilarang Masuk Indonesia
Ia menambahkan, bantuan sosial (Bansos) dari APBD Provinsi semua penyalurannya melalui kabupaten/ kota, sedangkan bantuan dari donatur baik individu atau lembaga serta CSR perusahaan yang diterima Pemprov Jatim akan ditampilkan di website infocovid19. jatimprov.go.id agar update sirkulasi dana tersebut bisa diakses semua pihak.
“Semuanya harus bersifat transparan dan terbuka, dan tak perlu khawatir masyarakat pun bisa mengakses langsung berapa dan kemana bantuan itu didistribusikan. Kami menghimbau kepada masyarakat agar berperan aktif ikut andil mengawasi di lapangan terkait bantuan sosial tersebut,” tandas Khofifah.
Baca Juga:
Seperti diketahui, di level nasional, Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 677,2 triliun untuk percepatan penanganan covid 19 serta pemulihan ekonomi. Untuk itu, tata kelola dan sasarannya harus tepat, dengan prosedur sederhana dan tidak berbelit-belit. Output dan outcome juga harus diutamakan demi kehidupan untuk Rakyat Indonesia. (And)