Pengamat Duga Ada Investor ‘Kelas Kakap’ di Balik Pemasangan Pagar Laut di Tangerang

MerahPutih.com - Pengamat Kebijakan Publik Achmad Nur mengomentari pemasangan ‘pagar laut’ misterius yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Tangerang dan Bekasi.

Menurut Achmad, pembangunan struktur bambu sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang dan 8 kilometer di Bekasi membutuhkan biaya besar, tenaga kerja terorganisir dan logistik mahal.

“Ini tidak mungkin dikelola oleh ormas kecil,” kata Achmad kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/1).

Achmad mencontohkan, struktur pagar yang terdiri dari cerucuk bambu, anyaman bambu, dan pemberat berupa karung pasir mengindikasikan adanya perencanaan teknis yang matang dan pendanaan besar.

“Fakta bahwa pagar laut di dua lokasi berbeda memiliki desain serupa semakin memperkuat dugaan adanya aktor besar di balik pembangunan ini,” tutur Achmad.

Baca juga:

Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinilai Lalai soal Pagar Laut di Tangerang

Dia menganggap, tak logis jika ormas dengan sumber daya terbatas mampu melakukan operasi skala besar secara simultan.

Biaya untuk membangun pagar sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang dan 8 kilometer di Bekasi tidak mungkin berasal dari dana swadaya masyarakat.

Bisa saja, lanjut Achmad, ada dugaan keterlibatan investor besar semakin menguat ketika melihat skala dan metode pembangunan pagar ini.

“Investasi semacam ini biasanya memiliki tujuan jangka panjang yang menguntungkan pihak tertentu,” jelas pengajar dari UPN Veteran Jakarta ini.

Achmad menyebut, jika terbukti ada keterlibatan investor atau perusahaan besar, mereka dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi atau kolusi.

“Apalagi sampai terbukti memanfaatkan kekuatan politik untuk melanggar hukum,” ungkap Achmad.

Dia meminta pemerintah harus segera mengidentifikasi dan menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut ini.

Baca juga:

Legislator PKS Minta Pemerintah Turun Tangan Atasi Pagar Laut Tangerang

Penyelidikan mendalam harus dilakukan untuk mengungkap aktor di balik proyek ini, termasuk kemungkinan keterlibatan investor besar.

Presiden Prabowo Subianto harus mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan serius.

“Jika ada pejabat tinggi yang mengetahui pelanggaran ini tetapi tidak bertindak, mereka harus diminta pertanggungjawaban,” pungkas Achmad. (Knu)