Pengamat Politik Nilai Pencalonan Gibran Bukan Masalah
Sabtu, 18 Juli 2020 -
MerahPutih.com - Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka resmi diusung PDIP di Pilkada Solo 2020. Gibran mengalahkan rekan sesama partai yang juga Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo dalam berebut rekomendasi.
Pengamat politik Muhammad AS Hikam menilai, keputusan PDIP untuk mengusung Gibran maju dalam kontestasi politik menimbulkan sedikit pertanyaan.
Baca Juga:
Pengamat Nilai Nama Besar Jokowi Bakal Munculkan Konflik Kepentingan Buat Gibran
"Dari sisi etika berdemokrasi, pencalonan tersebut akan menciptakan pertanyaan dan mungkin bisa saja berpotensi mendegradasi legitimasi Presiden Jokowi dan PDIP,” ujar Hikam dalam keteranganya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (18/7).
Namun ia melihat, dari aturan bursa Pilkada Solo 2020, sah secara aturan dan legal formil.
“Kalau dipandang dari perspektif dan dimensi legal formal, pencalonan Gibran sebagai calon Wali Kota Solo tentu tak masalah. Dari dimensi politik pun oke dan kemungkinan besar bisa menang,” kata mantan menteri di era Presiden keempat Abdurahman Wahid ini.
Sementara, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo di Istana untuk membahas rekomendasi PDIP bagi sang putra, Gibran, sedikit tak etis.
Pasalnya, tak seharusnya mencampur urusan negara dengan urusan pribadinya.
"Ini bisa menjadi sentimen negatif, Presiden bisa tergelincir karena ada perilaku abuse of power. Menggunakan fasilitas Istana untuk bahas masalah internal partai," kata Pangi kepada wartawan.
Pangi menilai, pertemuan itu bisa menurunkan citra Jokowi yang dekat dengan rakyat. Jokowi pun diminta berhati-hati membahas sesuatu di Istana yang tidak tidak berhubungan dengan perannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
"Boleh jadi Presiden sudah tahu bahwa ini kurang etis membahas keputusan rekomendasi PDIP untuk Pilkada Kota Solo kepada putranya, Gibran, namun tetap maksa membahasnya di Istana," ujarnya.
Baca Juga:
"Padahal kan tinggal digeser saja ke tempat lain, agar menghindari menggunakan fasilitas negara Istana untuk membahas kepentingan pribadi dan partai," imbuh Pangi.
Menurut Pangi, pertemuan Jokowi dengan Purnomo di Istana saat membahas urusan internal partai dinilainya tidak etis dan tak pas. Hal itu, menurutnya, rawan konflik kepentingan.
"Ya jelas enggak boleh. Ini yang kita khawatirkan dari awal ketika anak pejabat atau presiden ikut dalam kontestasi elektoral. Sangat rawan conflict of interest, apalagi ini dipanggil ke Istana," tutur Pangi. (Knu)
Baca Juga:
Di Hadapan Megawati, Ini yang Dikatakan Gibran Usai Resmi Maju di Pilkada 2020
