MerahPutih.com - Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, banyak dikeluhkan masyarakat berupa dugaan terjadinya penurunan kualitas BBM jenis Pertalite.
BBM jenis ini juga diisukan berubah warna menjadi lebih cerah, boros dan akselerasinya lemah. Bahkan ada dugaan, bahwa kualitas Pertalite lebih rendah dari Revvo-89, BBM non subsidi yang beroktan lebih rendah.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah perhatikan keluhan masyarakat soal penurunan kualitas Pertalite.
Baca Juga:
Selain itu, pemerintah harus mengambil sikap terkait hal itu. Sebab menurut Mulyanto, banyak masyarakat di media sosial yang mempermasalahkan hal tersebut.
"Harus diakui bahwa heboh penurunan kualitas Pertalite pasca kenaikan harga BBM bersubsidi belum selesai. Masih banyak warga yang melaporkan soal ini. Bahkan Netizen kembali diramaikan soal kabar BBM Pertalite disebut-sebut hanya memiliki kadar oktan atau RON 86, padahal seharusnya RON 90. Pemerintah harus meneliti masalah ini secara khusus. Karena aduan masyarakat sudah banyak dan perlu ada kejelasan,” ungkap Mulyanto, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (12/10).
Meski Pertamina maupun Pemerintah seperti Dirjen Migas sudah menjelaskan dan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap kualitas Pertalite ini. Namun nampaknya isu ini tidak mereda.
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Bensin Pertalite Berubah Warna dan Jadi Lebih Boros
Pemerintah harus menelusuri, menganalisis dan mencari penyebab dugaan penurunan kualitas Pertalite tersebut secara kompehensif. Agar masyarakat dapat memahami. Bila tidak, maka yang muncul hanyalah keluhan ketidakpuasan terhadap sikap Pemerintah.
"Ini tentu tidak baik, apalagi di akhir-akhir masa Pemerintahan Presiden Jokowi dan memasuki tahun politik. Tidak bisa pemerintah defensif atau sekedar apologis dengan data-data hasil pengukuran kualitas Pertalite atau bahkan malah menyalahkan masyarakat. Pemerintah harus mendalami soal ini. Termasuk kemungkinan penyimpangan di tingkat depo atau SPBU," tegasnya.
Politisi dari Fraksi PKS ini menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan penelitian secara mandiri. Namun memang hasilnya tidak bisa cepat didapat sebagamana pada penelitian di lembaga uji Pemerintah. (*)
Baca Juga:
Tarif Angkutan Kota di Kaimana Papua Diminta Sesuai Harga Pertalite