MerahPutih.com - Konferensi Tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RT2026) di Jakarta pada 4 November 2026, memastikan industri sawit terus memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.
RSPO berupaya mengedepankan pendekatan kolaboratif untuk menjawab tantangan industri saat ini, terkait kondisi isu kebakaran hutan yang dikaitkan dengan perusahaan saat, kondisi petani sawit swadaya serta rencana ekspor satu pintu terhadap komoditas sawit oleh pemerintah Indonesia.
CEO RSPO, Joseph D’Cruz, mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga hasil kerja keras agar mata pencaharian jutaan orang tidak tercederai oleh segelintir pihak yang belum mematuhi standar. RSPO focus merangkul petani swadaya ke panggung global.
Ia menegaskan, masyarakat pedesaan dan petani kecil adalah denyut nadi industri ini, menyumbang hampir separuh dari total produksi sawit di Indonesia. Indonesia sendiri bangga menjadi rumah bagi 77 persen petani swadaya bersertifikat RSPO di seluruh dunia.
Baca juga:
Menepis Tuduhan Karhutla, Industri Sawit Butuh Transparansi, Bukan Sikap Diam
RSPO menilai, langkah inovatif pemerintah Indonesia melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pada tahun 2026, sebagai gerbang ekspor tunggal disambut dengan semangat kemitraan.
CEO DSI, Luke Mahony, menegaskan bahwa peran DSI adalah untuk memfasilitasi dan memperkuat kepercayaan dunia terhadap sawit Indonesia, bukan untuk menghambat akses pasar. Melalui sistem perantara yang akan berjalan mulai Januari 2027, pembeli dan penjual akan tetap menjaga hubungan bisnis mereka dengan nyaman.
DSI hadir untuk memastikan kelancaran ekspor dan menjaga rantai ketertelusuran dengan memadukan data keberlanjutan RSPO guna menghadirkan transparansi bagi pasar komoditas
Tuntutan Petani
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dituntut untuk memperluas pembelian produk fisik sawit petani melalui kemitraan koperasi dengan pabrik bersertifikat, untuk memberikan manfaat ekonomi yang layak bagi petani swadaya.
RSPO tidak seharusnya terus mendorong pertumbuhan sertifikasi tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa pasar mampu menyerap produk dan kredit yang dihasilkan petani.
"Sertifikasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan standar dan penambahan jumlah anggota bersertifikat, sementara petani harus menanggung biaya, kewajiban, dan risiko. Perlu ada transpormasi pasar oleh RSPO, untuk memastikan adanya insentif yang layak pada petani." ujar Ketua Koperasi Belayan Sejahtera Jamaluddin.
Lahan Terbakar
RSPO mengklaim, hingga saat ini, tidak ada data atau bukti apa pun yang mengindikasikan bahwa unit bersertifikat RSPO secara sengaja menyulut api. Data kebakaran di dalam area konsesi bersertifikat RSPO didapati 14.500 hektare lahan terbakar atau terdampak api di dalam konses. Angka ini mencakup sekitar 0,8% dari total 1,9 juta hektare yang terbakar di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2026.
"Jika konsesi tertentu menunjukkan pola kebakaran yang tidak wajar,kami akan mengidentifikasi dan menginvestigasinya. Selain itu, hasil analisis memperlihatkan bahwa tidak ada lahan yang terbakar di lahan milik petani swadaya bersertifikat," katanya.