Mualem Bantah Minta Bantuan Luar Negeri, Tapi ke UNDP dan UNICEF yang Aktif di Aceh
Rabu, 17 Desember 2025 -
MerahPutih.com - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem membantah adanya surat permintaan bantuan penanganan bencana yang ditujukan ke luar negari atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurut dia, surat permintaan bantuan tersebut bukan ditujukan ke pihak asing, melainkan kepada lembaga di bawah PBB yang sudah ada di Aceh.
“Sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” kata Mualem, usai menerima simbolis bantuan kemanusiaan dari Kemensos di halaman kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (16/12) malam.
Baca juga:
Pemprov Aceh Minta Bantuan UNDP dan UNICEF, Mendagri: Kami Pelajari
Bantahan serupa disampaikan Juru Bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA. Menurut dia, telah terjadi kesalahpahaman terkait surat yang dikirimkan Pemprov Aceh di publik
“Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tapi yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB. Itu lembaga yang sudah ada, karena mereka juga ada program di Aceh,” tuturnya.
Klarifikasi Pemprov Aceh
Muhammad MTA menegaskan surat yang dikeluarkan Pemprov Aceh ditujukan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), yang memang memiliki program aktif di Aceh.
Baca juga:
Korban Tewas Banjir Pulau Sumatera Tembus Ribuan, Hampir Setengahnya di Aceh
Menurut dia, bencana di Aceh masih berstatus tingkat provinsi sehingga pemerintah pusat tetap melakukan supervisi. Namun, lanjut dia, Pemprov Aceh memandang perlu mengundang lembaga yang konsen terhadap penanganan kebencanaan, termasuk pemulihan pasca-bencana.
Alasan Pemprov mengirimkan surat karena mengacu pada pengalaman tsunami Aceh, UNDP dan UNICEF disebut sebagai mitra strategis Indonesia dalam penanganan bencana. UNICEF bahkan masih memiliki program perlindungan anak di Aceh hingga April 2026.
“Kami berharap mereka tetap punya program, terutama pemulihan pasca-bencana untuk bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia. UNDP juga seperti itu,” tandas Jubir Pemprov Aceh itu, dilansir Antara. (*)
