Menko Airlangga Pastikan Pemerintah Punya Solusi Bayar Utang Kereta Cepat

Rabu, 05 November 2025 - Alwan Ridha Ramdani

MerahPutih.com - Pemerintah memastikan utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh akan dibahas secara teknis antar kementerian dan dengan Danantara Indonesia.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Danantara Indonesia memiliki banyak solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait utang proyek Whoosh tersebut.

“Kalau korporasi kan banyak cara,” ujar Menko Airlangga.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Menko Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detail, kemudian opsi-opsinya.

Baca juga:

Kasus Dugaan Korupsi Whoosh: KPK Jamin Penyelidikan Tetap Jalan, Tak Ada Intervensi Presiden

"Misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik," ujarnya.

Danantara Indonesia menyatakan sudah menyiapkan dua skema untuk menyelesaikan utang dari proyek KCIC, yaitu dengan mengambilalih infrastrukturnya dan menyuntikkan dana tambahan.

"Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan," ujar COO Danantara Indonesia Dony Oskaria.

Dony menyebut proyek tersebut memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat, dengan memangkas waktu tempuh. Saat ini pula jumlah penumpang KCIC terus mengalami peningkatan yakni mencapai 30 ribu penumpang per hari.

"Tapi dari satu sisi kita juga memperhatikan keberlanjutan daripada KAI itu sendiri. Karena KCIC ini sekarang bagian daripada KAI, inilah yang kita cari solusi terbaik," ujar Dony.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik menyelesaikan masalah utang “Whoosh”, termasuk detail terkait angka, dan skenario-skenario penyelesaian utang terbaik yang dapat ditempuh oleh pemerintah.

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan