Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Mahfud MD: Putusan MK Akhiri Polemik Keraton Yogyakarta

Zulfikar Sy - Senin, 04 September 2017

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan permohonan perkara soal Undang-Undang Keistimewaan (UUK) yang mengatur soal tata cara pengangkatan Gubernur DIY. MK mencabut Pasal 18 Ayat (1) Huruf M. Keputusan ini secara tidak langsung membolehkan siapa saja baik wanita maupun pria bisa menjadi Gubernur dan Raja Yogyakarta.

Mantan Ketua MK Mahfud MD menilai positif putusan ini. Sebab keputusan ini dianggap bisa mengakhiri polemik di internal Keraton Yogyakarta.

"Keputusan MK itu berarti yang jadi Sultan ya (otomatis) jadi Gubernur. Sehingga mau rajanya perempuan atau pria itu terserah. Tidak ada masalah dari segi hukum," jelasnya di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (4/9).

Keputusan ini juga memperkuat bahwa Pemerintah Indonesia menyerahkan sepenuhnya pemilihan Raja Yogyakarta kepada internal Keraton Yogyakarta. Sebab sebelumnya di Pasal 18 Ayat (1) Huruf M disebutkan syarat menjadi Gubernur DIY adalah Raja Yogyakarta yang berkuasa dan wajib mengumpulkan berkas persyaratan yakni nama istri, anak kandung, saudara kandung. Kata "Istri" secara tersirat mengatur tegas bahwa Raja Yogyakarta adalah pria.

Dengan dicabutnya pasal tersebut membuka peluang pria dan wanita menjadi Gubernur DIY sekaligus Raja Yogyakarta.

Mahfud menegaskan putusan MK ini bersifat final dan mengikat sehingga harus diikuti oleh semua pihak. "Itu (putusan MK ) sudah benar dan harus diikuti, tidak usah kontroversi lagi, tinggal sosialisasi dan persiapan teknis tinggal disesuaikan dengan putusan MK," kata ahli hukum tata negara ini.

Polemik pemilihan Raja Keraton Yogyakarta bermula saat Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan dua sabda raja yang di antaranya berisi penunjukkan putri sulungnya GKR Mangkubumi menjadi calon penggantinya. Padahal keraton Yogyakarta yang menganut ajaran Islam, wanita tak bisa menjadi Sultan. Sebab Sultan selain bertugas sebagai pemimpin juga bertugas sebagai iman pemimpin agama.

Selain itu perempuan juga sulit menjadi Gubernur DIY sebab dalam UUK ada ketentuan bahwa syarat menjadi gubernur DIY adalah mengumpulkan data diri yakni nama istri, anak dan adik kandung. Padahal syarat lainnya juga menyebutkan gubernur DIY adalah Raja Keraton Yogyakarta yang berkuasa saat ini. (*)

Berita ini merupakan laporan dari Teresa Ika, kontributor merahputih.com untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya dalam artikel: Warga Berebut Ambil Gunungan Grebeg Keraton Yogyakarta

Baca Artikel Asli