MerahPutih.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin, melakukan pengawasan ketat pada jajarannya di Papua, melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) agar menindaklanjuti adanya berbagai tudingan terkait suap proyek yang diutaran pegiat antikorupsi Papua.
"Biar kemudian bisa membuktikan apakah benar atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, terlepas dari belum ditindaklanjuti apakah terbukti atau tidak, yang pasti kalau sampai fakta itu ada, ini tentunya mencerminkan profesionalisme kejaksaan yang sangat rusak," kata Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay dalam keteranganya, Senin (18/10).
Baca Juga:
Jaksa Agung Peringatkan Anak Buahnya Tutup Celah Korupsi
Ia mengatakan, apabila benar ada laporan dan bukti, maka profesionalisme Jaksa Agung ST Burhanuddin patut dipertanyakan.
"Yang pasti fakta ini kemudian dipertanyakan atas sikap Jaksa Agung yang membiarkan ada kemungkinan dengan pengaduan dengan bukti-bukti yang ada benar terjadi," ujar pria yang akrab disapa Edo dalam keteranganya, Minggu (17/10).
Ia memaparkan, adanya laporan oknum jaksa yang diduga telah melakukan pemerasan dengan meminta proyek pemerintah di Provinsi Papua. Untuk memastikan itu, Jaksa Agung harus turun tangan agar marwah Kejaksaan tidak rusak.
"Kalau kelemahannya seperti itu kan mencerminkan jangan-jangan selama ini ada pemerasan-pemerasan yang dilakukan kepada warga negara yang kemudian dituntut dalam persidangan.Itu akan berdampak buruk bagi warga negara yang mengharapkan keadilan dari lembaga-lembaga tinggi negara yang dibentuk khusus untuk menegakkan asas keadilan bagi warga negara," ujarnya.
Penegakan hukum ini, lanjut ia, sangat penting untuk kemudian bisa memberikan efek jera bagi siapapun termasuk jaksa yang nakal secara pribadi.
"Kami sebagai penegak hukum dalam hal ini pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, miskin marginal dan buta hukum, mengharapkan agar kejaksaan agung republik Indonesia bisa berbenah profesionalisme dari jaksa-jaksanya. Lebih khususnya yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua dan kejaksaan negeri yang ada di bawah lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua," kata dia.
Karena, lanjut Edo, kami mengadvokasi atau memberikan bantuan hukum pada masyarakat miskin marginal dan buta hukum, di mana mereka untuk mendapatkan keadilan itu akan menempuh proses sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan pidana.
"Maka itu, jaksa sebagai penuntut umum, mentalnya, profesionalismenya ini kemudian akan berdampak buruk bagi klien kami yang adalah masyarakat miskin marginal dan buta hukum yang ada di Papua," ujar Edo.
Ia pun berharap agar Jamwas yang telah menerima aduan tersebut, untuk bisa menindaklanjuti prosesnya.
"Ini semata-mata untuk membenahi profesionalisme dari jaksa yang ada di bawah lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua dan di bawahnya," katanya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD saat jumpa pers di Kemenko Polhukam, Rabu (19/5/2021), menegaskan ada 10 dugaan kasus korupsi yang telah teridentifikasi dan sedang ditangani penegak hukum di wilayah Papua. (*)
Baca Juga:
Larang Bawahan Main TikTok, Jaksa Agung Dikritik Harusnya Tiru TNI dan Polisi