Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Dalam Arahannya yang diunggah di Kanal YouTube, Jaksa Agung ST Burhanuddin, meminta bawahanya dalam menggunakan media sosial harus sesuai norma kepatutan, hindari sara, radikalisme, kebohongan dan mematuhi aturan yang dikeluarkan dan wajib memperhatikan etika, adab dan sopan santun.
"Tolong hindari memamerkan kemewahan atau hedonisme dalam kehidupan keseharian kita di media sosial. Saya juga ingatkan sekali lagi untuk teman-teman, hindari bermain TikTok yang ujungnya adalah hedonisme," ujar ST Burhanuddin dalam video yang berjudul 'Arahan Jaksa Agung RI Dalam Penggunana Media Sosial Secara Bijaksana', yang disiarkan di YouTube Kejaksaan RI, Selasa (11/10).
Baca Juga:
Jaksa Agung Akui 11,44 Persen Pegawainya Belum Laporkan LHKPN
Digital Business Consultant, Tuhu Nugraha mengatakan, perintah untuk menghindari bermain TikTok, menunjukan Jaksa Agung tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi.
"Susah juga melarang (mereka menggunakan TikTok). Sekarang hal yang lebih baik dilakukan pengaturan rambu-rambunya dibanding melarang, dirangkul tapi dengan beberapa etika dan aturan," ujar Tuhu di Jakarta, Kamis (14/10).
Kejaksaan disarankan harusnya memilih memberikan aturan yang jelas. Misalnya, membolehkan para aparatnya membuat konten Tiktok dengan pesan positif, membatas area/lokasi yang tidak boleh, serta menguatkan etika.
"Kejaksaan Agung bisa membuat konten yang menarik terkait dengan capaian kinerjanya. Jadi tergantung pesan apa yang ingin disampaikan ke publik. Sangat bisa itu, karena segala lapisan masyarakat justru adanya di TikTok," ujarnya.
Menurut Tuhu, perkembangan aplikasi TikTok saat ini sangatlah pesat, karena orang lelah dengan aplikasi lainnya, seperti Instagram yang harus terlihat sempurna, bahagia dan kaya.
"TikTok membuat orang bisa tampil apa adanya dan utamanya ada ‘kode etik tak tertulis’ untuk tidak saling membully," kata dia.
Tuhu memberikan contoh yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bagus sebagai benchmark. Aturan di TNI, lanjut dia, tidak ada pelarangan, tetapi lebih tegas kepada aturannya dan lebih membantu membangun reputasi TNI.
"Mereka banyak bikin TikTok anggotanya, tapi nggak pernah ada di markas TNI dan temanya hampir seragam yaitu tentang sosok TNI beserta keluarganya," ujarnya.
Institusi Polri, ungkap Tuhu, juga turut meramaikan konten di Tiktok untuk branding image positif tentang polisi. "Mereka mau mengejar image polisi sebagai sahabat publik," tutupnya.
Baca Juga:
Jaksa Agung Minta Keadilan Restoratif Diterapkan Sesuai dengan Maksud dan Tujuan
