MerahPutih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, tak butuh waktu yang lama bagi Bawaslu atau KPU untuk dapat mengungkap kasus coblos surat suara di Malaysia. Sebab, perkaranya sudah sangat terang, aktivitasnya terekam.
Menurut Ray, kasus tercoblosnya surat suara Jokowi-Ma'ruf dan beberapa caleg ini bisa jadi pintu untuk membuktikan apakah peristiwa itu sistemik, meluas dan terencana.
"KPU dan Bawaslu semestinya dengan mudah dan cepat dapat mengurai kasus ini," kata Ray kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (12/4).
Ray melanjutkan, penelusuran bisa dimulai dengan pertanyaan mengapa surat suara tidak ditempatkan di lokasi yang aman dan terawasi. Jika sudah ditempatkan di lokasi yang semestinya, mengapa dan bagaimana bisa surat suara dengan jumlah begitu banyak bisa berpindah tempat bahkan masuk ke tempat yang bukan wilayah yuridiksi Indonesia.
"Dua pertanyaan ini, saya kira, menjadi awalan untuk menyusun kronologi kasus ini. Tentu ditambah dengan keterangan berbagai pihak, dan bisa jadi misalnya gambar rekaman dari cctv, maka kasus ini sejatinya dapat diungkap dengan cepat. Bahkan dalam hitungan dua hari," imbuh Direktur Lingkar Madani Indonesia ini.
Ray melanjutkan, selain karena modusnya dapat dengan mudah dibongkar, menyelesaikan kasus ini sesegera mungkin juga untuk membendung isu yang tidak sesuai dan akhirnya dapat mendelegitimasi dan memanaskan situasi pelaksanaan pemilu. Tak sulit membayangkan bahwa kasus ini akan jadi konsumsi publik dengan segala macam asumsi yang jika tidak cepat di atasi dengan mengungkap faktanya akan membuat kericuhan sendiri.
"Dari kasus ini, jelas bagi KPU agar kembali mengevaluasi mekanisme pengamanan surat suara pemilu. Dalam beberapa kasus, KPU memang terlihat seperti menggampangkan masalah. Modus kasus yang sama telah terjadi pada pemilu 2014 yang lalu. Dan entah bagaimana kisahnya, KPU seperti tidak melakukan skenario pencegahan agar kasus yang sama tidak berulang," imbuh Ray.
Ray meminta kepada KPU dan Bawaslu agar sesegera mungkin, menjelaskan kronologi kasus ini serta mengajukan pelakunya ke aparat penegak hukum.
"Agar KPU melakukan evaluasi terhadap sistem pengamanan surat suara pemilu 2019. Juga mengawasi anggota struktur organisasi mereka sampai ke level paling bawah," tutup Ray. (Knu)