MerahPutih.com - Tim Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan banyak Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak akurat.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, dari hasil monitoring KPK, ditemukan 52 pejabat eksekutif yang tidak akurat dalam melaporkan harta kekayaannya.
"Kami periksa sebagian inisiatif dari pencegahan sebagai pengembangan dan hasilnya diserahkan ke penindakan. Hasil pengecekan ditemukan 52 pejabat eksekutif (LHKPN-nya tidak akurat)," kata Pahala saat dikonfirmasi, Kamis (9/9).
Baca Juga:
KPK Dalami Intervensi Bupati soal Usul Kuota Rokok dan Miras di BP Bintan
Saat ini, kata Pahala, tim Penindakan dan Pencegahan KPK punya pola kolaborasi baru dalam penanganan dan pengembangan kasus. Tim pencegahan dan monitoring kerap menelisik atau menelusuri aliran dana ke pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.
Jika ditemukan adanya aliran yang mencurigakan, kata Pahala, maka tim pencegahan akan memberikan data-data tersebut ke penindakan untuk ditindaklanjuti.
"Jadi untuk hasilnya kami kasih umpan ke penindakan," imbuh Pahala.
Namun, Pahala enggan membeberkan nama-nama 52 pejabat eksekutif yang tidak akurat dalam melaporkan harta kekayaannya tersebut.
Diduga, ada sejumlah harta kekayaan 52 pejabat eksekutif tersebut yang sengaja disembunyikan dari KPK.
"Ya artinya ada transaksi, dia pikir tidak diperiksa KPK, ya dia tenang-tenang saja, dilaporkan yang ada saja. Enggak begitu, saya lihat dalamnya, jangan nyolong dan ngumpetin," kata Pahala. (Pon)
Baca Juga:
ICW Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Bareskrim Polri