Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus. Foto: Facebook/Ahmad HidayatMerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Calon Gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus terkait kasus korupsi proyek pengadaan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Sula, tahun anggaran 2009 yang ditaksir merugikan negara Rp3,4 miliar.
Politikus Partai Golkar itu bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Zainal Mus, yang kini menjabat sebagai Bupati Banggai Kepulauan.
"Ahmad Hidayat Mus akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ZM (Zainal Mus)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin (2/7).
Selain memeriksa mantan Bupati Kepulauan Sula itu, penyidik juga memanggil Zainal. Adik kandung Ahmad itu bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Dalam Pilgub Maluku Utara 2018, Ahmad yang berpasangan dengan Rivai Umar diusung oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pasangan ini unggul sementara versi hitung cepat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan mendapat 31,94 persen atau 176.019 suara.
Dalam kasus ini, Ahmad dijerat bersama adiknya, Zainal Mus selaku Ketua DPRD Kepulauan Sula 2009-2014 dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Sula tahun anggaran 2009.
KPK menduga jual-beli lahan untuk Bandara Bobong itu fiktif. Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pengadaan lahan tersebut merugikan negara sekitar Rp3,4 miliar. Ahmad diduga menerima Rp850 juta dan Zainal sebesar Rp1,5 miliar dari temuan kerugian negara itu. (Pon)