Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

KPK Panggil Ulang Wakil Ketua DPR Utut Adianto

Andika Pratama - Selasa, 18 September 2018

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Wakil Ketua DPR Utut Adianto.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap 2 tahun 2018 senilai Rp22 miliar.

Pemanggilan Utut sebagai saksi di kasus suap yang menyeret Bupati Purbalingga nonaktif, Tasdi merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan sebelumnya. Pasalnya, Utut mangkir pada panggilan pemeriksaan, Rabu, 12 September 2018

Bamsoet dan Utut Adianto
Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) bersama Wakil Ketua DPR dari PDI Perjuangan Utut Adianto (kanan) (ANTARA FOTO)

"Utut Adianto, penjadwalan ulang sebagai saksi untuk tersangka TSD (Tasdi)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (18/9).

Pada panggilan sebelumnya, Utut beralasan sedang ada kegiatan lain sehingga tidak bisa memenuhi ‎pemeriksaan sebagai saksi. Sehingga, Utut pun dijadwalkan ulang pemeriksaannya pada hari ini.

Belum diketahui, apa kaitan Utut dengan kasus dugaan suap proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center ini.

Dalam kasus ini, selain Tasdi KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Bagian ULP Pemkab Purbalingga Hadi Iswanto serta tiga pihak swasta Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan.

Tasdi diduga menerima suap sebesar Rp100 juta dari proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap 2 tahun 2018 senilai Rp22 miliar.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

Pemberian suap terhadap Tasdi dan Hadi oleh Hamdani, Librata, dan Ardirawinata diduga bagian dari komitmen fee sebesar Rp500 juta dari pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap 2 tahun 2018 senilai Rp22 miliar.

Pembangunan Purbalingga Islamic Center tersebut merupakan proyek multi years yang dikerjakan sejak 2017 hingga 2019 senilai total Rp99 miliar.

Diduga pemberian uang tersebut merupakan bagian dari commitment fee sebesar 2,5 persen dari total nilai proyek sebesar Rp500 juta. (Pon)

Baca Artikel Asli