Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

KPK Kembali Garap Setya Novanto Terkait Kasus e-KTP

Angga Yudha Pratama - Rabu, 31 Januari 2018

MerahPutih.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Setnov bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.

"SN diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (31/1).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, sekira pukul 12.55 WIB. Namun, Setnov tidak memberikan keterangan apapun kepada awak media terkait pemeriksaannya kali ini.

Sebelumnya, terdakwa korupsi proyek e-KTP itu juga telah diperiksa sebagai saksi untuk Anang Sugiana pada Selasa (30/1) kemarin.

Terkait pemeriksaan tersebut, KPK mengaku mendalami pertemuan antara Setnov dengan Anang terkait proyek pengadaan e-KTP.

"Penyidik masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut beberapa rangkaian peristiwa yang diduga diketahui Setya Novanto terkait proyek KTP-e ini, baik pertemuan ataupun dugaan aliran dana dan juga proses pembahasan lain yang diketahui oleh bersangkutan," jelas Febri.

Sebagai informasi, KPK menetapkan Anang Sugiana Sudiharjo sebagai tersangka korupsi e-KTP sejak 27 September 2017 lalu. Direktur Utama PT Quadra Solution itu juga telah ditahan di Rutan KPK sejak 9 November 2017.

PT Quadra Solution adalah salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek KTP-elektronik (KTP-e) yang terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Anang, Setnov, Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek e-KTP.

KPK menjerat Anang dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Baca Artikel Asli