MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes B Kotjo, selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.
“Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JBK (Johannes Budisutrisno Kotjo),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (28/8).
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.50 WIB dengan mengenakan kemeja putih lengan pendek, dipadu celana bahan hitam, serta membawa sebuah tas.
Setnov irit bicara kepada awak media saat disinggung terkait aliran uang suap proyek pembangunan PLTU Riau -1 yang mengalir ke Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.
"Katanya bener," ucap Setnov.
Sebelumnya, lembaga antirasuah memeriksa Setnov pada Senin (27/8) kemarin sebagai saksi untuk tersangka Kotjo. Setnov dianggap mengetahui proyek berujung rasuah ini yang telah membuat koleganya di Partai Golkar Idrus Marham menjadi tersangka.
Sebagaimana diketahui, ketika Idrus menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar, Setnov menduduki posisi ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut. Untuk itu, KPK mencurigai komunikasi antara Idrus dengan Setnov dalam proyek pembangkit listrik senilai US$900 juta itu.
Idrus ditetapkan sebagai tersangka suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1. Ia diduga bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menerima hadiah atau janji dari pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo.
Mantan Menteri Sosial itu diduga mengetahui dan memiliki andil terkait dengan penerimaan uang oleh Eni Saragih dari Kotjo, yakni sekitar November-Desember 2017 sebesar Rp4 miliar dan Maret-Juni 2018 sekitar Rp2,25 miliar.
Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/4). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Idrus juga diduga berperan mendorong agar proses penandatanganan Purchase Power Agreement (PPA) dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1. Proyek tersebut kini dihentikan sementara usai mencuat kasus suap ini.
Tak hanya itu, Idrus pun diduga menerima janji mendapatkan bagian yang sama seperti jatah Eni Saragih sebesar US$1,5 juta dari Kotjo. Uang itu akan diberikan bila Idrus berhasil membantu Kotjo mendapat proyek PLTU Riau-1 senilai US$900 juta.
Idrus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) atau Pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)