Komjen Budi Gunawan Dinilai Layak Gantikan Kapolri Sutarman
Sabtu, 13 Desember 2014 -
MerahPutih Nasional - Komisi III DPR RI disarankan memilih Kapolri pengganti Sutarman terhadap sosok atau figur yang memiliki integritas, jejak rekam positif, intelek dan mengayom terhadap aktivis dan masyarakat luas. Ketika institusi Polri dipimpin sosok yang berintegritas dan intelek maka Represifitas aparat kepolisian terhadap masyarakat dapat diminimalisir.
Presidium BEM Nasional, Ucok Syaifudin Ahrom Al-Ayyubi mengatakan, represifitas aparat kepolisian dalam mengamankan aksi demonstrasi penolakan BBM oleh mahasiswa, hingga bentrokan antara TNI dan Polri yang menjadi sorotan masyarakat, khususnya mahasiswa. Ucok yakin, ketika Polri dipimpin sosok seperti diatas maka problematika yang ada institusi yang berjargon "Pelayan Masyarakat" tersebut bisa diperbaki.
"Kedepan, Polri membutuhkan pemimpin yang mengedepankan intelektualitas dan pendekatan dialogis untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang terjadi," ujar Ucok kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/12).
Untuk diketahui, DPR akan melakukan pemilihan Kapolri pada Januari 2015 yang akan datang. Menurut Ucok, dari sekian nama yang beredar, sebagai calon Kapolri, seperti Komjen Badroeddin Haiti, Komjen Budi Gunawan, Irjen Safruddin, Irjen Pudji Hartanto, dan Irjen Unggung Cahyono. Menurut Ucok, adalah sosok komisaris Jenderal (Komjen) Drs. Budi Gunawan, layak menggantikan Kapolri Sutarman.
"Komjen Budi Gunawan merupakan perwira intelek yang ada di kepolisian. Hal itu terlihat dari latar belakang pendidikan, dan prestasi dan pengabdiannya selama di institusi kepolisian," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengaku dapat informasi bahwa nama-nama calon kapolri pengganti Sutarman telah diproses. Menurut Neta, Presiden Jokowi akan mempercepat pergantian Kapolri seiring terjadinya sejumlah konflik di daerah.
"Begitu masa reses DPR selesai pada 12 Januari 2015, nama calon kapolri akan diserahkan Presiden Jokowi ke Komisi III untuk dilakukan uji kelayakan dan uji kepatutan," ungkap Neta beberapa waktu lalu.
