MerahPutih.com - Sikap Pemerintah DKI Jakarta menjadi sorotan Komisi E DPRD DKI Jakarta perihal program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Bahkan terjadi polemik, lantaran adanya pengurangan anggaran yang berimbas pada menyusutnya jumlah penerima KJMU.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sutikno mengaku, Dewan Parlemen Kebon Sirih tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan program KJMU tahun 2024. Baik pembahas anggaran hingga jumlah penerima KJMU.
Baca juga:
"Kami tidak tahu, tidak paham, tidak pernah diajak komunikasi atau dibagikan informasi dari dinas sosial dan dinas pendidikan," kata Sutikno saat rapat dengan Eksekutif DKI di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).
Mestinya, menurut Sutikno, dalam setiap program dikomunikasikan dengan Legislatif. Sebab dewan memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawas. Sutikno juga mengkhawatirkan persoalan KJMU ditanya oleh konstituennya dan dirinya tidak bisa menjawabnya.
Terlebih, kata dia, program tersebut merupakan bidang pendidikan yang notabene sangat penting untuk anak-anak Jakarta.
"Seharusnya kalo bapak menggunakan kebijakan bahwa karena keterbatasan anggaran, harus menggunakan desil, bapak sampaikan ke dewan. Biar nanti kalo suatu saat masyarakat ada yang bertanya, kami paham, kami mengerti," ucapnya.
Baca juga:
Pj Heru Bantah Ada Pemotongan Anggaran KJMU 50 Persen di 2024
Politikus PKB ini meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk bisa selalu menjalin komunikasi dengan anggota dewan DKI mengenai programnya.
"Kan kami yang punya hak untuk masalah keanggaran, karena kami adalah sebagai pelayan masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, untuk menghentikan polemik KJMU, Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk membuka kembali akses pendaftaran ulang KJMU bagi mahasiswa di seluruh Indonesia.
Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, bagi mahasiswa yang ingin mendaftar KJMU bisa mengakses di laman P4OP.jakarta.go.id/kjmu.
"Pemprov DKI JKT melalui Disdik membuka akses pendaftaran kembali untuk semua adik-adik mahasiswa penerima KJMU di tingkat provinsi," kata Widyastuti di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/3). (asp)
Baca juga:
Pj Heru Cuek Sahroni Minta Jokowi Pecat Dirinya Imbas Polemik KJMU