Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menampik soal adanya penyusutan anggaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sebesar 50 persen di 2024. "Enggak ada (pemotongan anggaran KJMU 50 persen di anggaran 2024)," kata Penjabat (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (7/3).
Pj Heru menegaskan Pemprov DKI akan mengalokasikan dana untuk anggaran KJMU pada APBD 2024. Maka, kata dia, tak perlu lagi program bantuan sosial KJMU dipermasalahkan. "Artinya Pemda DKI masih bisa membiayai adik-adik ini kok. Terus apa masalahnya?," cetusnya.
Baca juga:
Pemprov DKI Buka Kembali Pendaftaran Ulang KJMU, Ini Linknya
Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan pihaknya telah menjadwalkan pemanggilan perwakilan Pemprov DKI Jakarta untuk mempertanggungjawabkan alasan pengurangan jatah penerima KJMU pada Kamis (14/3). Rapat kerja Komis E DPRD itu nanti akan menghadirkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.
Iman memastikan jajarannya telah menyiapkan amunisi untuk mencecar kebijakan terbaru Pj Heru itu, khususnya terkait dengan anggaran program bantuan sosial Pemprov DKI KJMU 2024 yang turun jauh dari tahun lalu.
Menurut Iman, anggaran KJMU DKI 2024 hanya Rp 180 miliar, padahal pada 2023 mencapai sebesar Rp 360 miliar. Dengan begitu, ada pemotongan anggaran KJMU tahun ini hingga setengahnya atau 50 persen yang mencapai Rp 180 miliar. "Jadi begini, Komisi E akan RDP nanti Kamis terkait dengan anggaran yang terbatas pada 2024 jauh lebih rendah," kata Iman Satria saat dimintai konfirmasi oleh awak media, Kamis (7/3).
Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk membuka kembali akses pendaftaran ulang KJMU bagi mahasiswa di seluruh Indonesia. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda DKI Jakarta Widyastuti mengatakan mahasiswa yang ingin mendaftar KJMU bisa mengakses di laman P4OP.jakarta.go.id/kjmu.
"Pemprov DKI JKT melalui disdik membuka akses pendaftaran kembali untuk semua adik-adik mahasiswa penerima KJMU di tingkat provinsi," kata Widyastuti di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).(Asp)
Baca juga:
