Koalisi Sipil Tolak Usul Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto, tak Semua Presiden Layak
Rabu, 05 November 2025 -
MERAHPUTIH.COM - KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai bahwa Presiden Kedua RI Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Perwakilan koalisi, Wira Dika Orizha Piliang, menilai tidak semua presiden layak mendapatkan gelar pahlawan.
?
Mulanya, peneliti Imparsial itu menyindir argumen Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebut pemberian gelar pahlawan untuk mantan presiden merupakan hal yang wajar.
?
"Artinya argumen ini kami anggap sebagai statement yang lemah dan tidak memiliki dasar apa pun. Tidak semua presiden layak diberikan gelar pahlawan," kata Wira dalam acara 29 Tahun Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) di Jakarta, Rabu, (5/11).
?
"Apakah nanti juga Presiden Jokowi layak diberikan gelar pahlawan? Ini kan juga akan menjadi hal yang bisa diperdebatkan di kemudian hari jika wacana ini juga muncul," sambungnya.
?
Ia menyebut, terdapat sejumlah alasan mantan Presiden Soeharto tidak layak diberikan gelar pahlawan nasional. Menurutnya, pemberian gelar tersebut dinilai sebagai bentuk pemutihan sejarah kelam yang terjadi di masa Orde Baru. "Upaya ini jelas merupakan upaya pengaturan kejahatan oleh negara dan merupakan upaya pemutihan sejarah kelam yang dilakukan rezim otoritarinisme yang terjadi di masa pemerintah Orde Baru," ujarnya.
Baca juga:
Romo Magnis Sebut Soeharto tak Layak Jadi Pahlawan: Dia Korupsi Besar-Besaran
?
Apalagi selama masa kepemimpinannya terjadi beberapa pelanggaran hak asasi manusia seperti penculikan sejumlah aktivis di 1998. Wira juga mengatakan, selain menjadi simbol kebengisan dalam pemerintahan, Soeharto sebagai presiden juga merupakan simbol dari korupsi sistemis.
?
"Selain Soeharto merupakan simbol kebengisan dalam pemerintahan, kita juga melupakan bahwa Soeharto merupakan simbol dari korupsi sistemis yang terjadi di masa pemerintahan Orde Baru," katanya.
?
Ia juga menyebut jaringan bisnis Cendana milik Soeharto telah melakukan monopoli yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Namun, kata Wira, Soeharto tidak pernah diadili hingga saat ini. Oleh karenanya, Wira menyebut pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto tidak masuk akal. "Lalu secara tiba-tiba kita mau ngasih gelar pahlawan ke Soeharto. Itu tidak masuk akal dengan banyaknya kesalahan atau kejahatan yang dilakukan rezim pemerintahan Soeharto," katanya.
?
Ia menegaskan pemberian gelar pahlawan ke Soeharto merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan dan kemanusiaan.
?
"Tidak ada alasan bahwa pemberian gelar pahlawan itu dapat diberikan kepada seseorang yang memperkaya diri dan kroninya dan mengorbankan kemanusiaan dalam wajah kekuasaan yang otoriter," pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
?
