Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - SEDIKITNYA tujuh tokoh asal Jawa Tengah diusulkan menjadi calon Pahlawan Nasional pada 2026 ini. Dua di antaranya yakni KH Saleh Darat dari Kota Semarang dan Raden Mas Margono Djojohadikusumo dari Banyumas, yang tak lain ialah kakek dari Presiden Prabowo Subianto.
Selain dua nama tersebut, Pemprov Jateng juga kembali meneruskan lima nama yang sebelumnya telah diusulkan, tetapi belum mendapatkan persetujuan Presiden.
Lima nama tersebut yakni Mayjen TNI dokter Rudiono Kertopati (dedikasi bidang persandian usul dari Purworejo), Raden Mas Bambang Suprapto Djoyo Kusumo (usul dari Banyumas), Basuki Probo Winoto (pendiri UKSW usul dari Salatiga), dr Kariadi (pendiri RS Kariadi usul Pemkot Semarang), dan Jendral TNI (Purn) Bambang Sugeng (usul kabupaten Temanggung pelaku sejarah Serangan 11 Maret).
Pelaksana Harian Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah Isriadi Widodo mengatakan pengusulan gelar Pahlawan Nasional dilakukan secara berjenjang. Usul masyarakat terlebih dahulu dikaji di tingkat daerah, sebelum diteruskan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Baca juga:
"Kami usulkan tujuh tokoh asal Jateng diusulkan menjadi tokoh nasional kepada pemerintah. Dua di antaranya KH Saleh Darat dari Kota Semarang, dan Raden Mas Margono Djojohadikusumo dari Banyumas," kata Isriadi, Kamis (27/8).
Ia mengatakan pengusul Raden Mas Margono Djojohadikusumo berasal dari Seruan Eling Banyumasan, sebuah paguyuban masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan Banyumas. Usul tersebut telah disampaikan sejak Maret 2025. Setelah melalui proses evaluasi dan melengkapi sejumlah persyaratan di tingkat provinsi, rekomendasi Gubernur Jawa Tengah kemudian diteruskan kepada Kementerian Sosial pada 6 April 2026.
Menurut Isriadi, Margono memiliki jasa besar dalam bidang perekonomian pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Dia dikenal sebagai tokoh yang berperan dalam pendirian Bank Negara Indonesia (BNI) pada awal kemerdekaan.
"Beliau pendiri bank pertama nasional Republik Indonesia di awal kemerdekaan. Tentunya itu berdampak ekonomi yang sangat membantu dengan keberadaan BNI sehingga sampai sekarang juga masih eksis dan cukup besar," ujarnya.
Selain kiprahnya dalam bidang ekonomi, Margono juga tercatat sebagai anggota BPUPKI, dan pernah menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada masa awal kemerdekaan. Ia juga disebut berperan dalam sejumlah perundingan penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, termasuk Perjanjian Roem-Roijen dan Konferensi Meja Bundar.
Terkait dengan kemunculan anggapan bahwa pengusulan Margono berkaitan dengan Presiden RI Prabowo Subianto, Isriadi menegaskan usul tersebut didasarkan pada jasa dan karya tokoh yang bersangkutan.
"Kalau momennya pas pada saat Pak Prabowo jadi presiden, ya mungkin kebetulan saja. Hal yang jelas, dari pengusul memang ada jasa-jasa beliau yang perlu diangkat," katanya.
Isriadi juga membantah informasi mengenai adanya penolakan dari keluarga Presiden Prabowo terhadap pengusulan Margono. Menurutnya, persetujuan keluarga telah diperoleh secara tertulis, dan menjadi bagian dari kelengkapan administrasi. "Secara tertulis ada. Kalau memang itu tidak ada, mungkin secara administrasi kita juga tidak akan diterima di sana," katanya.
Dia menambahkan seluruh usulan tersebut telah berada di tingkat Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Keputusan akhir pemberian gelar Pahlawan Nasional berada pada Presiden dengan pertimbangan Dewan Gelar. Pemprov Jateng pun tidak dapat memastikan kapan para tokoh tersebut akan mendapatkan persetujuan.
"Itu hak prerogatif Presiden. Kita tidak bisa menyampaikan rentang waktunya, dan tidak bisa mengintervensi pertimbangan beliau," pungkasnya.(Ismail/Jawa Tengah)
Baca juga:
