Merahputih.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Dr Emrus Sihombing berharap para ketua umum partai politik dapat proaktif dalam mencegah kampanye langsung yang mengundang banyak orang dalam kontestasi pilkada. Dimana notabene peserta pilkada diikuti oleh kader-kader partai politik.
"Jangan sampai terjadi kluster baru dalam pelaksanaan pilkada. Jangan dorong KPU membuat PKPU, dan sebagainya. Tetapi, para ketua umum berkumpul, buat kesepakatan," ujar Emrus, Minggu (20/9).
Baca Juga:
Pandemi Corona Diklaim Tak Mampu Kembalikan Kehidupan Normal Seperti Sedia Kala
Kampanye, kata dia, tetap harus berjalan, tetapi tidak lagi dengan mengundang orang banyak, seperti rapat umum, konser, dan sebagainya, melainkan memanfaatkan ruang-ruang virtual yang ada.
"Kampanye kan bisa melalui media sosial, media massa, selain lewat spanduk, baliho, dan sebagainya. Kemudian, berbagai macam aplikasi (pertemuan) virtual. Bikinlah konten kreatif," katanya.
Tentunya, kata Sihombing, tingkat kreativitas tim sukses masing-masing pasangan calon peserta pilkada akan diuji dengan kemampuannya membuat konten-konten kampanye menarik di ruang virtual.
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Ahli Buka-bukaan Bahwa COVID-19 Bukan Penyakit Mematikan
Bahkan, direktur Eksekutif Emrus Corner itu mengacungi jempol jika ada parpol yang berani memberikan sanksi berupa penarikan dari kontestasi pilkada bagi kadernya yang ngeyel melanggar.
"Sekali melanggar kasih sanksi peringatan. Tapi kalau 3-4 kalinya melanggar ditarik dari pilkada. Tegas. Sanksinya harus disepakati, diserahkan Bawaslu untuk menegakkan. Para ketua umum parpol kan negarawan, berkumpullah, buat kesepakatan," tegasnya. (Asp)