MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dimiliki Indonesia masih tergolong 'kuno'.
Pasalnya, kata Agus, Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor hanya menyentuh keuangan negara semata.
Hal tersebut disampaikan Agus dalam sambutannya di acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2017, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12).
"Tapi di dalam legislasi kita masih banyak kekurangan, jadi kalau bapak ibu melihat legislasi kita, UU Tipikor kita dalam tanda kutip masih tergolong kuno. Karena kita hanya menyentuh keuangan negara," ujar Agus.
Agus menuturkan, bahwa Indonesia belum menerapkan semua aturan yang ada di dalam The United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Karena itu, ia berharap komitmen terhadap UNCAC bisa diterapkan dikemudian hari ini.
"Nah ini, kita harus melebarkan, meluaskan, bahwa yang namanya suap-menyuap di sektor swasta mestinya tidak diperkenankan," jelas dia.
Saat ini, UNCAC sudah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC tahun 2003.
"Di sini ada Menkumham, Menteri Luar Negeri di wakili Wamennya, mari komitmen kita pada UNCAC kita wujudkan dalam legislasi kita," tandas Agus.
Menurut Agus, korupsi di sektor korporasi, perdagangan pengaruh, memperkaya diri sendiri secara tidak sah, dan perampasan aset belum dimuat dalam aturan di Indonesia.
"Kalau ini terwujud, tingkah laku bangsa kita ada koridornya, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan," pungkas Agus. (Pon)