MerahPutih.com - Kereta Cepat Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sudah satu bulan beroperasi secara komersil melayani masyarakat. Dalam evaluasinya, kereta berbasis rel ini mengangkut rata-rata 82.615 penumpang setiap hari.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyarankan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng pihak TNI dan Polri untuk melakukan pengamanan bersama dengan petugas keamanan MRT Jakarta.
Lantaran menurut dia, moda transportasi umum kekinian itu harus dijaga olah petugas yang memilik kemampuan pengamanan dalam penjagaan. Hal itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna.
"Bukan apa-apa, sekali lagi yang namanya MRT bukan proyek abal-abal. Tapi ini proyek nasional yang harus dijaga oleh semua lapisan masyarakat di Jakarta atau pun di Indonesia," kata Prasetyo saat dihubungi, Selasa (1/5).
Politikus Partai PDIP ini pun mencontohkan seperti kejadian penjambretan, bila MRT Jakarta dijaga oleh petugas keamanan dari Polri dan TNI para pelaku penjambretan akan berpikir ulang untuk beraksi.
Prasetyo pun berharap kepada Pemprov DKI untuk secepatnya laksanakan dan dibuat perundang-undangan.
"Ngeri kalau ini merembet kemana-mana, dia bisa belaga jadi penumpang terus akhirnya odong-odong," jelasnya.
Prasetyo pun mengingatkan, dalam pengerahan penjagaan keamanan dari instansi Polri dan TNI di MRT Jakarta ini bukan dilihat dari berapa uang yang dikeluarkan, melainkan memberi kenyamanan keamanan bagi pengguna.
"Nah disini kami minta kepada pihak MRT untuk menyikapi karena otorisasi nya ada dia MRT. Cari sumber daya manusia yang kuat dan kerjasama dengan TNI Polri," tutupnya. (Asp)