MerahPutih.com - Indonesia memaparkan kesuksesan mengatasi aksi terorisme di Tanah Air dalam seminar internasional yang digelar di Tahkta Suci Vatikan, Roma. Paparan ini disampaikan langsung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Penanggulangan Terorisme Komjen Suhardi Alius.
Seminar bertema "Countering Transnational Crimes" ini digagas empat Kedutaan Besar untuk Takhta Suci Vatikan (TSV), bersama Indonesia, Korea, Turki, dan Australia. Lokasinya bertempat di universitas milik Vatikan, Universitas Kepausan Urbaniana (Pontifical Urban University) di Vatikan, Kamis (25/10) kemarin waktu setempat.
Dalam paparannya, Kepala BNPT menekankan Indonesia memandang terorisme tidak seharusnya dikaitkan dengan agama, kebangsaan, atau budaya manapun. Menurut dia, Indonesia menggunakan dua pendekatan yakni, "soft approach" (kontra radikalisasi, deradikalisasi, kesiapan dan ketahanan nasional) serta "hard approach"(penegakan hukum).
Suhardi juga menyinggung beberapa kasus terorisme yang terjadi di Indonesia selama dua tahun terakhir, seperti Bom Sarinah tahun 2016, Bom Panci di Bandung tahun 2017, dan tiga Bom Gereja di Surabaya yang terjadi awal tahun 2018. Dua video kegiatan BNPT terkait upaya merangkul kembali mantan pelaku teroris juga diputar selama seminar berlangsung.
"Dalam usaha memberantas akar persoalan terorisme, pemerintah perlu melihat proses radikalisasi dan bagaimana terorisme dapat berkembang di suatu komunitas secara komprehensif," kata Suhardi, dilansir Antara, Jumat (26/10). Mantan Kabareskrim Polri itu menambahkan kesemuanya ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga masyarakat, akademisi, bahkan sektor swasta untuk implementasi yang tepat sasaran.
Tiga pembicara lain dari negara anggota MIKTA yang juga memberikan paparannya adalah Youngja Bae dari Korea yang berbicara tentang kejahatan siber, Aylin Tashan dari Turki memaparkan strategi Turki dalam menangani terorisme, dan Andrea Humphrys dari Australia fokus pada isu perdagangan manusia. Seminar ini dihadiri anggota korps diplomatik untuk TSV, wakil dari pemerintah TSV, perwakilan organisasi internasional, perwakilan masyarakat, civitas akademika, dan media. (*)