MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kerap diserang dengan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Menyikapi hal tersebut, partai berlambang banteng moncong putih itu menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku.
“Komitmen PDI Perjuangan membangun prinsip negara hukum, semua serangan fitnah dan provokasi yang ditujukan kepada PDIP dan Jokowi kita serahkan pada law enforcement,” kata Wasekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) Ahmad Basara di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/1).
Basara mengakui partainya dan Presiden Joko Widodo kerap difitnah dengan isu SARA hingga komunis. Meski demikian, ia memastikan pihaknya tak akan membalas isu dengan isu, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
“Kami serahkan pada mekanisme negara hukum, polisi sebagai aparat penegak hukum kami minta bertindak kepada upaya perbuatan melawan hukum, dengan begitu tertib negara hukum bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.
"Anda bisa bayangkan jika isu kontra isu dan massa kontra massa apa yang akan terjadi? Saya kira akan bubar negara kita," tambahnya.
Menurut Basara, berbagai isu miring yang menyerang PDIP dan Jokowi bukan sebuah ancaman. Ia memandang hal tersebut sebagai tantangan dan konsekuensi dalam membangun sistem negara demokrasi.
"Ini memang harus kita lalui, tapi suatu saat nanti ujian harus sudah dilewati. Seharusnya tak ada lagi kontestasi Pilkada dilewati dengan saling fitnah, saling memusuhi dan menyakiti. Pilkada adalah festival demokrasi, mari rayakan dengan cara-cara baik, beradab dan penuh kegembiraan," pungkasnya. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Hakim Tolak Permohonan Penyuap Wali Kota Tegal Jadi Justice Collaborator