Kementerian Penerimaan Negara Jangan Diisi Politikus

MerahPutih.com - Pembentukan organisasi baru ini merupakan salah satu strategi pemerintahan ke depan untuk mengoptimalkan pengelolaan penerimaan negara dengan target menuju rasio penerimaan negara menjadi 23 persen dari PDB.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, jabatan Menteri Penerimaan Negara yang akan dibentuk oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, idealnya diisi oleh seorang teknokrat atau cendekiawan yang berkiprah dalam pemerintahan.

Kementerian Penerimaan Negara (KPN) nantinya akan memiliki beban besar sehingga harus dipimpin sosok yang sangat paham terkait kebijakan makro dan mikro ekonomi.

"Saya setuju yang isi teknokrat atau akademisi, yang paham tentang mikro maupun makro, secara fiskal paham betul, jadi tidak sekadar orang yang pintar cari uang saja," kata Trubus di Jakarta, Selasa (8/10).

Baca juga:

Langkah Kemenkeu Kejar Penerimaan Negara Rp 2.490 Triliun di 2025

Ia membeberkan, pemimpin organisasi yang mendapat mandat mengelola penerimaan negara harus memahami sumber-sumber atau seluk-beluk terkait potensi yang akan dikenakan pajak.

Trubus mengingatkan, jangan sampai kepentingan politis lebih dominan dalam pengisian pos-pos di kementerian maupun lembaga, termasuk organisasi yang mengelola penerimaan negara.

Ia menilai, pemerintahan mendatang harus memperkuat regulasi, sehingga tugas dan fungsi antara kementerian atau lembaga tidak tumpang tindih.

"Kebijakan regulasinya harus ketat dan isinya itu sistem-sistem digital," ujar Trubus.