Kemenlu Pelajari Hasil Penelitian Perang Terkait Permintaan Maaf PM Belanda

MerahPutih.com - Pemerintah RI mempelajari dokumen-dokumen hasil penelitian sejarah perang kemerdekaan Indonesia, untuk memaknai dengan benar permintaan maaf yang disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte.

Jubir Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mengatakan, Pemerintah Indonesia mengikuti secara saksama publikasi hasil penelitian sejarah "Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan dan Perang di Indonesia 1945-1950".

Baca Juga:

Belanda Minta Maaf Atas Kekerasan Perang 1945 - 1949 di Indonesia

Studi tersebut dilakukan oleh tiga lembaga peneliti Belanda KITLV, NIMH dan NIOD, serta beberapa peneliti Indonesia.

Menurut studi tersebut, Belanda melakukan kekerasan secara sistematik, melampaui batas, dan tidak etis dalam upayanya mengambil kembali kendali atas Indonesia, bekas jajahannya, pasca-Perang Dunia II.

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada Kamis (17/2) meminta maaf kepada Indonesia atas penggunaan kekerasan oleh militer Belanda selama masa Perang Kemerdekaan 1945-1949.

Permintaan maaf itu disampaikan Rutte pada konferensi pers di Brussels, ibu kota Belgia. Pemerintahnya mengakui seluruh temuan yang dihasilkan sebuah tinjauan sejarah yang sangat penting itu.

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengapresiasi permintaan maaf Perdana Menteri Belanda Mark Rutte kepada rakyat Indonesia atas penggunaan kekerasan secara sistematis oleh militer Belanda pada masa perang kemerdekaan 1945—1949.

Ia menilai pengakuan kekerasan tersebut merupakan langkah maju dan sesuatu yang melegakan bagi keluarga korban.

"Pengakuan akan kekerasan sistemik yang dilakukan militer Belanda ini merupakan langkah maju yang patut kita apresiasi, dan memberi kelegaan bagi keluarga korban, ibarat beban berat yang terlepas," kata Basarah.

Ia menegaskan, pemerintahan sebelum PM Rutte tidak pernah meminta maaf secara langsung dan mengakui kekerasan ekstrem yang sistemik dan tersebar masif.

Pemerintah Belanda terdahulu, kata dia, hanya menyampaikan bahwa militer Belanda kasar. Namun, tidak dapat dihindari situasinya.

"Saya berharap agar iktikad baik pemerintah Belanda itu tidak hanya berhenti sampai permintaan maaf, tetapi harus ditindak lanjuti dengan pemberian kompensasi yang seimbang bagi keluarga korban dan bangsa Indonesia," ujarnya.

Basarah berharap, agar permintaan maaf tersebut dapat meningkatkan kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Belanda serta merekatkan hubungan kedua negara yang memang punya hubungan sejarah panjang. (Asp)

>Baca Juga: >Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Kayak Zaman Belanda