Harga Pertamax Naik, Pemerintah Wajib Lindungi Kuota Pertalite

Merahputih.com - Guru Besar Ekonomi Mikro Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Dr Eeng Ahman menilai penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green merupakan langkah korporasi rasional. Keputusan tersebut muncul di tengah hantaman guncangan ekonomi global.

Baca juga:

Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya

Kendati demikian, pemerintah menerima desakan ketat guna memproteksi kuota serta stabilitas harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Langkah ini menjadi bantalan krusial penjaga daya beli masyarakat rentan.

Dalam teori ekonomi, ketika suatu barang menjadi makin langka atau biaya memperolehnya meningkat, maka harga cenderung naik. Begitu pula untuk barang impor, pelemahan nilai mata uang domestik akan meningkatkan biaya pengadaan,

kata Eeng.

Gejolak Global Katrol Biaya Impor

Eeng menjelaskan kombinasi lonjakan harga minyak mentah dunia akibat eskalasi geopolitik Timur Tengah dan pelemahan nilai tukar rupiah otomatis mengatrol struktur biaya impor energi tingkat hulu.

Sebagai entitas penggerak mekanisme pasar, Pertamina harus mengambil keputusan penyesuaian harga demi menjaga keberlanjutan usaha sekaligus menghindari risiko kerugian besar.

Namun, dampak rambatan (multiplier effect) terhadap sektor UMKM, transportasi, dan kuliner tetap memerlukan mitigasi kuat melalui efisiensi konsumsi massal.

"Dalam jangka pendek, yang paling realistis adalah mendorong efisiensi penggunaan BBM, baik oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah," ujarnya.

Proteksi Pertalite dan Swasembada Energi

Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengusik keberadaan BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Pasalnya, instrumen subsidi sektor energi saat ini berfungsi sebagai pelindung tunggal produktivitas usaha mikro agar tidak memicu inflasi pangan lebih luas.

Guna memutus ketergantungan kronis gejolak harga internasional, Eeng mendorong pemerintah melakukan langkah ekstrem lewat percepatan agenda swasembada energi melalui perluasan kilang domestik.

Baca juga:

Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax

"Dalam jangka panjang pemerintah harus memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan kapasitas produksi energi domestik dan upaya mencapai swasembada energi," ucap Eeng.

Kemandirian sektor energi dan pangan akan menjadi fondasi utama bagi ekonomi nasional agar lebih imun dari ketidakpastian global masa depan.