Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Asosiasi Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) menyampaikan keberatan atas kebijakan pemerintah yang membatasi potongan komisi mitra ojek online (ojol) menjadi maksimum delapan persen.
Kebijakan itu dinilai berpotensi mengganggu keberlanjutan ekonomi digital Indonesia, sehingga perlu dikaji ulang secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami memahami semangat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, namun kebijakan yang baik harus berpijak pada data, realitas ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem,” kata Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, di Jakarta, Senin (4/5).
Baca juga:
Perpres Ojol 8 Persen Disambut DPR, Pendapatan Driver Diprediksi Naik
Biaya Operasional Naik, Investor Kabur
Agung menjelaskan batasan potongan delapan persen dapat membuat biaya ruang operasional platform melonjak hingga 60 persen.
Menurut dia, imbasnya akan memaksa sejumlah perusahaan untuk mengubah model bisnis secara drastis, yang berpotensi menimbulkan efek sistemik terhadap kestabilan ekonomi dan iklim investasi.
"Akan berdampak negatif kepada daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi dunia dan upaya menarik investor ke Indonesia,” imbuhnya.
Modantara menilai isu kesejahteraan mitra tidak bisa disederhanakan hanya pada angka potongan komisi. Struktur biaya platform mencakup teknologi, keselamatan, layanan pelanggan, perlindungan risiko, promosi, edukasi mitra, sistem pembayaran, keamanan transaksi, hingga investasi berkelanjutan.
Baca juga:
Ternyata, Danantara Sudah Beli Saham Aplikator Sebelum Prabowo Tetapkan Potongan Mitra Ojol 8%
Nasib 4 Juta Mitra Pengemudi
Saat ini, Modantara mencatat sektor mobilitas dan pengantaran digital melibatkan sekitar 4 juta mitra pengemudi aktif. Sektor ini berkontribusi ratusan triliun rupiah per tahun terhadap perputaran ekonomi nasional, serta mendukung jutaan UMKM dan pekerja lain yang bergantung pada layanan logistik.
“Ekosistem ini telah menjadi bantalan sosial bagi jutaan orang, sehingga kebijakan yang diambil perlu menjaga keberlanjutannya,” tutur Agung, dilansir Antara.
Untuk itu, Modantara meminta pemerintah untuk membuka ruang dialog lebih luas agar kebijakan yang diambil tidak hanya berpihak pada mitra, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem digital secara keseluruhan.
"Kami percaya kebijakan yang baik harus menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja, keberlanjutan usaha, kepentingan konsumen, daya saing investasi, dan pertumbuhan ekonomi digital nasional," tandasnya. (*)
