MerahPutih.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperketat pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah menyusul maraknya kasus penipuan yang menyasar masyarakat rentan. Praktik tersebut disoroti karena banyak memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah untuk meraup keuntungan ilegal.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, penipuan haji dan umrah terjadi dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Bahkan, kelompok masyarakat kurang mampu di kampung dan desa disebut menjadi korban paling banyak.
"Setiap hari itu ada ratusan kasus penipuan umrah dan penipuan haji. Dan 70 persen korbannya itu orang-orang yang kurang mampu dari kampung dan desa," kata Dahnil, sebagaimana dikutip Rabu (11/11).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenhaj berkomitmen memperkuat penegakan hukum terhadap biro perjalanan bermasalah sekaligus membenahi sistem perizinan penyelenggara ibadah. Langkah ini diarahkan untuk memastikan perlindungan jemaah menjadi prioritas dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Kemenhaj Perkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum
Dahnil menegaskan, pemerintah tidak ingin praktik penyalahgunaan agama untuk kepentingan bisnis ilegal terus berlangsung. Ia menggunakan istilah 'bandit agama' untuk menyebut oknum yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap ibadah haji dan umrah demi keuntungan pribadi.
Kami di Kementerian Haji dan Umrah komitmen untuk menghentikan menjadikan agama sebagai komoditas. Saya menggunakan istilah lawan bandit agama, karena mereka ini menggunakan agama sebagai komoditas,
Wamenhaj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Sebagai langkah penindakan, Kemenhaj memperkuat struktur pengawasan internal melalui revitalisasi fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian. Selain itu, kementerian juga merekrut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang akan berkoordinasi dengan kepolisian.
"Tugas para PPNS ini adalah melakukan penegakan hukum dan pemberian hukuman terhadap para bandit-bandit agama ini. Idealnya setiap kabupaten ada tiga personel PPNS, tergantung dari besar kecilnya jemaah di daerah tersebut," jelasnya.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat kemampuan pengawasan dan penanganan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah yang diduga melakukan pelanggaran.
Baca juga:
Ratusan Jamaah Terlantar, Kemenhaj Blokir Travel Umrah PT JGroup dan Annisa Ahmada Travelindo
3.600 Biro Travel Umrah Didata Ulang, 50 Persen Tidak Aktif
Selain memperkuat pengawasan, Kemenhaj juga melakukan pembenahan administrasi melalui pendataan ulang seluruh institusi penyelenggara ibadah haji dan umrah.
Dahnil mengungkapkan, proses pendataan ulang dilakukan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Dari sekitar 3.600 PPIU yang tercatat, sekitar 50 persen di antaranya diketahui sudah tidak aktif. Kemenhaj juga telah menutup sejumlah PPIU dan KBIHU yang terlibat dalam praktik penipuan.
Sekarang ini kita lagi melakukan pendataan ulang terhadap PPIU, PIHK, KBIH, dan KBIHU. Dari sekitar 3.600-an PPIU, 50 persennya tidak aktif. Beberapa PPIU dan KBIHU yang melakukan penipuan juga sudah kita tutup,
Wamenhaj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya membersihkan data perizinan agar penyelenggara yang masih aktif dan memenuhi ketentuan dapat teridentifikasi dengan lebih jelas.
Baca juga:
Kemenhaj Blokir 2 Travel Umrah dan Haji karena Telantarkan Jemaah
Kemenhaj Moratorium Izin Baru, Masyarakat Diminta Waspada
Seiring proses pembenahan data, Kemenhaj untuk sementara memberlakukan moratorium penerbitan izin baru bagi PPIU.
Dahnil menegaskan, hingga saat ini kementerian belum mengeluarkan izin baru bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Kebijakan tersebut dilakukan agar proses audit dan pendataan ulang dapat diselesaikan terlebih dahulu.
Ia juga meminta masyarakat berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan kementerian untuk menawarkan atau mengurus perizinan.
Sampai dengan hari ini Kementerian Haji dan Umrah belum mengeluarkan izin sama sekali terhadap PPIU. Kami mau bereskan dulu data-datanya. Jadi kalau ada yang merasa sudah mengurus izin atau sudah bayar, nggak ada itu. Silakan lapor segera ke Ditjen Pengendalian atau Inspektorat Jenderal kami,
Wamenhaj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Masyarakat yang menemukan dugaan penyalahgunaan nama Kemenhaj dalam pengurusan izin diminta segera melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pengendalian atau Inspektorat Jenderal Kemenhaj.
Baca juga:
400 Ribu Data Antrean Haji Berisiko Tidak Valid, DPR Desak Kemenhaj Segera Tuntaskan
Audit Travel Ditargetkan Rampung November 2026
Kemenhaj menargetkan seluruh proses audit dan pendataan ulang penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah dapat diselesaikan pada November 2026.
Setelah proses tersebut rampung, kementerian menargetkan pembukaan kembali perizinan baru dengan sistem yang lebih tertib pada awal 2027.
Dahnil menegaskan, seluruh pembenahan yang dilakukan pemerintah berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan masyarakat yang akan menjalankan ibadah.
"Kementerian Haji dan Umrah orientasinya adalah pelayanan dan perlindungan jemaah. Itu yang pertama dan utama bagi kami," pungkasnya. (Asp)