Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri
Senin, 07 Juni 2021 -
Merahputih.com - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Utama PT Recapital Asset Management Ferry Panggabean terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri. Ferry Panggabean diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp22,78 triliun.
Selain Ferry Panggabean, penyidik juga memeriksa mantan Fund Manager PT Kharisma Asset Management (2010-2016) sekaligus mantan Direktur PT Pool Advista Aset Manajemen (2016-2020) bernama Ferro Budhimeilano dan seorang wiraswasta inisial TS.
Baca Juga
"Ketiganya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus korupsi PT Asabri," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Senin (7/6).
Kejagung sudah menetapkan sembilan orang sebagai sebagai tersangka di kasus ini. Mereka antara lain Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri (ARD) sebagai Direktur Utama Asabri periode 2011-2016, Letjen Purn Sonny Widjaja (SW) sebagai Direktur Utama Asabri periode 2016-2020, dan Bachtiar Effendi (BE) sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Asabri periode 2012-2015. Lainnya yakni Hari Setianto (HS), Direktur Investasi dan Keuangan Asabri periode 2013-2019.
Selanjutnya, Ilham W Siregar (IWS), Kepala Divisi Investasi Asabri periode 2012-2017, Lukman Purnomosidi (LP), Presiden Direktur PT Prima Jaringan & Dirut PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), Heru Hidayat (HH) Presiden PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Benny Tjokrosaputro (BTS) atau Bentjok sebagai Komisaris PT Hanson International Tbk (MYRX) dan Jimmy Sutopo (JS), Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship.
Nama Benny Tjokro dan Heru Hidayat sebelumnya juga ditetapkan sebagai terdakwa kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan mendapat hukuman pidana maksimal, yakni penjara seumur hidup dan kewajiban mengembalikan kerugian kepada negara.
Baca Juga
Penyidik mengenakan para tersangka dengan Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 uu 31 thn 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Kemudian ditambah subsider pasal 3 jo pasal 18 UU 33 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditmabah dengan UU 20 Tahun 2001 tenyang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Knu)
