Kapolri Idham Azis Diminta Lindungi Kelompok Minoritas dari Ancaman Kebhinekaan

Kamis, 07 November 2019 - Zulfikar Sy

MerahPutih.com - Sejumlah tugas berat harus diemban Kapolri Jenderal Idham Azis atas kepemimpinannya saat ini. Selain penanganan perkara, adapula tantangan lain seperti menjaga kebhinekaan.

Direktur Riset Setara Institute Halili mengatakan, Idham hendaknya memimpin kepolisian agar menjadi lembaga yang ramah dan melindungi keragaman identitas dan perlindungan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Baca Juga:

Langkah Jokowi Redam Kelompok Radikal, Tunjuk Dua Menteri Ini dan Kapolri Idham

"Terutama kelompok-kelompok minoritas yang selama ini sering menjadi korban," kata Halili saat acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/11).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Kiri) bersama Kapolri Idham Aziz (Kanan). ANTARA/Asprilla Dwi Adha/hp
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Kiri) bersama Kapolri Idham Aziz (Kanan). ANTARA/Asprilla Dwi Adha/hp

Halili melihat, dalam menangani ancaman terhadap Pancasila secara demokratis dan dengan meghormati HAM, salah satu isu yang juga krusial bagi Kapolri baru adalah bagaimana memastikan agar kerja-kerja penanganan harus berlangsung secara profesional.

"Polisi harus memberi kebebasan dalam ruang-ruang demokrasi dengan menghormati dan melindungi hak asasi manusia," imbuh Halili.

Salah satu tantangan yang ada di depan mata adalah Pilkada 2020 sebagai satu ujian besar bagi kepemimpinan Idham dalam memimpin penanganan ancaman terhadap Pancasila.

Baca Juga:

Idham Azis Gemetar Jadi Kapolri

"Yang perlu menjadi fokus adalah soal politisasi agama oleh para politisi serta kelompok-kelompok pendukung dan simpatisan," imbuh Halili.

Tidak hanya di lingkup eksternal, kepolisian juga mesti berbenah pada ranah internal.

Sertijab Kapolri dari Jenderal (Purn) Tito Karnavian (kanan) kepada Jenderal Idham Azis. (MP/Kanu)
Sertijab Kapolri dari Jenderal (Purn) Tito Karnavian (kanan) kepada Jenderal Idham Azis. (MP/Kanu)

Beberapa anggota kepolisian terpapar radikalisme, mulai dari Brigadir K di Jambi pada tahun 2018 hingga Bripda NOS yang dua kali ditangkap pada tahun 2019.

"Kami mendesak bagi Kapolri untuk melakukan audit tematik dalam jabatan atas petinggi dan anggota serta screening ideologis dalam rekrutmen di lingkungan internal kepolisian," imbuh Halili. (Knu)

Baca Juga:

Kapolri Idham Azis Janji Polri Beking Penuh Tito di Kemendagri

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan