Kapolda Metro Prediksi Aksi Unjuk Rasa bakal Marak jika Harga BBM Naik
Kamis, 01 September 2022 -
MerahPutih.com - Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menggelar rapat koordinasi (rakor) di Markas Kodam Jaya, Kamis (1/9). Rapat koordinasi ini membahas perihal pengamanan dari efek penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan diumumkan pemerintah.
Dalam rakor tersebut, Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran menyampaikan paparan perihal antisipasi pengamanan efek kenaikan harga BBM.
Baca Juga
Jokowi Masih Lakukan Kalkulasi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Fadil meminta semua jajaran untuk bahu-membahu menjaga keamanan ibu kota pasca adanya pengumuman kenaikan harga BBM dari pemerintah.
“Kalau Ibu Kota ini aman, Insya Allah yang lainnya akan aman,” kata Fadil.
Bekas Kapolda Jawa Timur itu mengatakan, unjuk rasa dari masyarakat tidak akan terhindarkan jika nantinya harga BBM dinaikkan.
"Kita harus bisa identifikasi kelompok sehingga ini bisa handle dengan baik," sebut Fadil.
Fadil mengatakan Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dan Pemda DKI melaksanakan rapat koordinasi bertujuan untuk kesiapan pengamanan terhadap pengalihan subsidi BBM.
Kemudian, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah, baik preemtif, preventif sosialisasi dan edukasi agar masyarakat paham tentang pengalihan subsidi ini.
“Jadi yang tadinya subsidi digunakan untuk BBM, kemudian digunakam untuk bantuan sosial, ini yang akan kita lakukan sosialiasi dan edukasi kepada masyarakat,” paparnya.
Baca Juga
Harga BBM Nonsubsidi Turun, Ada Faktor Tiongkok di Anjloknya Minyak Dunia
Kedua, kata Fadil, aparat juga berkoodinasi mempersiapkan diri bersinergi manakala ada aspirasi masyarakat agar tersampaikan dengan baik.
"Saya berharap persiapan yang dilakukan sejak dini mampu membuat kondisi Jakarta tetap aman," imbuh Fadil.
Sementara itu, Pangdam Jaya Mayjen Untung Budiharto mengatakan baik Kodam, Koramil, Kodim maupun Korem akan melakukan sosialisasi terkait kebijakan pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM ke bantuan sosial.
Di lain kesempatan, Kepala BIN Budi Gunawan menyebut, pemerintah saat ini tengah fokus untuk melindungi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Sebab berdasarkan data intelijen ekonomi, situasi global memberikan tekanan ekonomi kepada seluruh negara. Menurut Budi, data analisis intelijen ekonomi menunjukkan situasi global akan memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara.
"Pemerintah akan mengantisipasi ini melalui desain APBN yang melindungi kelompok rentan secara lebih efektif," jelas Budi.
Oleh karena itu, kebijakan mengurangi subsidi bagi masyarakat kaya dapat dimengerti masyarakat sehingga situasi keamanan dapat terkendali.
Ia menegaskan pihak keamanan akan menertibkan gangguan keamanan apabila merusak proses demokrasi.
"Pemerintah bersama masyarakat siap mengakselerasi proses transisi energi sehingga ke depan Indonesia dapat memiliki energi yang mandiri dan berkelanjutan," jelasnya. (Knu)
Baca Juga
