MerahPutih.com - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Solo mengeluarkan pernyataan sikap agar Presiden Jokowi bersikap netral dalam Pemilu 2024.
KAHMI Solo menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 masih jauh dari harapan. Berbagai cara dilakukan dengan merusak tatanan hukum dan konstitusi, pelanggaran etik hingga melahirkan dinasti politik dengan majunya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
“Berbagai upaya ketidaknetralan dilakukan seperti politisasi dan personifikasi bantuan program, mobilisasi aparat dan lembaga negara juga kekuatan modal untuk memuluskan (Gibran),” ujar Koordinator Presidium KAHMI Solo, Rahadi, Minggu (4/2).
Baca Juga:
Kondisi tersebut sungguh menghawatirkan dan belum pernah terjadi dalam sejarah politik Indonesia. Bahkan, dia mengungkapkan saat ini gelombang suara dari civitas akademika dan masyarakat sipil menjadi alarm penanda bahwa keadaan sudah gawat dan tidak bisa dibiarkan terus berlanjut.
“Realitas tersebut tentu saja akan menodai pemilu yang semestinya bisa diselenggarakan secara jujur, adil dan bermartabat,” katanya.
Dia menyebut tindakan presiden yang telah melampaui batas toleransi tak menunjukan etika. Dan jauh dari negarawan telah mengancam, demokrasi.
Baca Juga:
Hajatan Rakyat Konser Salam Metal di GBK, TPN: Momen Krusial Membangkitkan Semangat
“KAHMI Solo mendesak Presiden Jokowi, aparat pemerintah dan penegak hukum untuk menghentikan tindakan yang menunjukkan keberpihakan dan ketidaknetralan,” katanya.
Dia menyebut KPU dan Bawaslu harus lebih proaktif, objektif, independen dan profesional dalam mencegah potensi pelanggaran pemilu dan menindaklanjuti setiap laporan atau temuan pelanggaran pemilu.
Ketua HMI Cabang Solo, Wiradrana Wasistha menyerukan agar pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai pesta pesta rakyat berlangsung dengan jujur, aman, damai dan tidak manipulatif.
Baca Juga:
Timnas AMIN Ajak Warga Muhammadiyah Kampanyekan Gagasan Perubahan
Dia juga meminta agar pemilu tersebut dilakukan tanpa intervensi dan intimidasi kekuasaan dengan tetap melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi.
"Kami meminta agar Presiden Jokowi beserta jajarannya untuk kembali tegak lurus terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia serta saling mengingatkan satu sama lainnya agar tidak merusak iklim demokrasi," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah).