Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Gubernur Pramono Sambangi KPK, Bahas Penguatan Upaya Antikorupsi di Jakarta

Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Oktober 2025

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Pramono tiba di markas KPK dengan mengenakan batik berlengan panjang berwarna gelap. Saat dikonfirmasi awak media mengenai tujuannya, ia enggan memberikan banyak komentar dan hanya menjawab singkat.

“Konsultasi,” ujar Pramono sebelum memasuki gedung KPK.

Baca juga:

Telisik Dugaan Kasus Korupsi Antam, KPK Jadwalkan Periksa Ayah Eks Menpora Dito Ariotedjo

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa kedatangan Pramono merupakan bagian dari agenda audiensi dan konsultasi antara KPK dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pertemuan ini difokuskan pada penguatan upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah.

“Hari ini KPK menerima audiensi dari Pemprov DKI Jakarta untuk membahas berbagai upaya pemberantasan korupsi,” tutur Budi.

Menurut Budi, KPK dan Pemprov DKI Jakarta telah lama menjalin kerja sama dalam sejumlah program pencegahan korupsi, termasuk koordinasi, supervisi, dan pembenahan sistem tata kelola pemerintahan daerah.

“Sebelumnya, KPK dan Pemprov DKI Jakarta telah banyak berkolaborasi pada upaya pencegahan, termasuk koordinasi supervisi dalam perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan daerah,” jelasnya.

Baca juga:

Pramono Klaim Jakarta Lebih Siap Bangun PLTSa Ketimbang Daerah Lain, Setuju Gandeng Danantara

Budi menambahkan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi berkelanjutan antara KPK dan Pemprov DKI untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dalam pertemuan sebelumnya, kata Budi, kedua pihak juga membahas sejumlah agenda strategis seperti peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah, digitalisasi layanan publik, dan optimalisasi Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai instrumen pengawasan tata kelola pemerintahan.

“KPK berharap langkah konsultasi dan sinergi ini dapat memperkuat komitmen Pemprov DKI dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas tinggi,” pungkasnya. (Pon)

Baca Artikel Asli