Gubernur Pramono Sambangi KPK, Bahas Penguatan Upaya Antikorupsi di Jakarta

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Oktober 2025
Gubernur Pramono Sambangi KPK, Bahas Penguatan Upaya Antikorupsi di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sambangi KPK. (Foto: MerahPutih.com/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Pramono tiba di markas KPK dengan mengenakan batik berlengan panjang berwarna gelap. Saat dikonfirmasi awak media mengenai tujuannya, ia enggan memberikan banyak komentar dan hanya menjawab singkat.

“Konsultasi,” ujar Pramono sebelum memasuki gedung KPK.

Baca juga:

Telisik Dugaan Kasus Korupsi Antam, KPK Jadwalkan Periksa Ayah Eks Menpora Dito Ariotedjo

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa kedatangan Pramono merupakan bagian dari agenda audiensi dan konsultasi antara KPK dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pertemuan ini difokuskan pada penguatan upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah.

“Hari ini KPK menerima audiensi dari Pemprov DKI Jakarta untuk membahas berbagai upaya pemberantasan korupsi,” tutur Budi.

Menurut Budi, KPK dan Pemprov DKI Jakarta telah lama menjalin kerja sama dalam sejumlah program pencegahan korupsi, termasuk koordinasi, supervisi, dan pembenahan sistem tata kelola pemerintahan daerah.

“Sebelumnya, KPK dan Pemprov DKI Jakarta telah banyak berkolaborasi pada upaya pencegahan, termasuk koordinasi supervisi dalam perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan daerah,” jelasnya.

Baca juga:

Pramono Klaim Jakarta Lebih Siap Bangun PLTSa Ketimbang Daerah Lain, Setuju Gandeng Danantara

Budi menambahkan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi berkelanjutan antara KPK dan Pemprov DKI untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dalam pertemuan sebelumnya, kata Budi, kedua pihak juga membahas sejumlah agenda strategis seperti peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah, digitalisasi layanan publik, dan optimalisasi Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai instrumen pengawasan tata kelola pemerintahan.

“KPK berharap langkah konsultasi dan sinergi ini dapat memperkuat komitmen Pemprov DKI dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas tinggi,” pungkasnya. (Pon)

#Pramono Anung #KPK #Pemprov DKI Jakarta #Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
No Mercy untuk Bandar! Raperda P4GN Jadi Benteng Terakhir Lindungi Generasi Emas Jakarta dari Sabu Hingga Ekstasi
Secara sosiologis, meluasnya penyalahgunaan narkoba di Jakarta memerlukan kebijakan yang adaptif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
No Mercy untuk Bandar! Raperda P4GN Jadi Benteng Terakhir Lindungi Generasi Emas Jakarta dari Sabu Hingga Ekstasi
Indonesia
Insiden Tunanetra Terjatuh di Halte CSW, Pramono Minta Transjakarta Berbenah
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta Transjakarta berbenah usai insiden tunanetra terjatuh di Halte CSW.
Soffi Amira - Rabu, 14 Januari 2026
Insiden Tunanetra Terjatuh di Halte CSW, Pramono Minta Transjakarta Berbenah
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Pengungkapan kasus ini harus dijadikan momentum penting untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh di kantor pajak.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Indonesia
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Mengusulkan agar substansi MoU Helsinki dimasukkan ke poin B konsideran menimbang, khususnya yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Berita Foto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 14 Januari 2026
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Indonesia
Bukan Sekadar Bongkar Tiang, Pemprov DKI Jakarta Bakal Melakukan Penataan Drainase di Jalan Rasuna Said
Proses pembongkaran berlangsung setiap malam mulai pukul 23.00 hingga 05.00 WIB guna menghindari kemacetan arus lalu lintas
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
Bukan Sekadar Bongkar Tiang, Pemprov DKI Jakarta Bakal Melakukan Penataan Drainase di Jalan Rasuna Said
Indonesia
Tiang Mangkrak Rasuna Said, Pramono Anung Pastikan Pembongkaran Berjalan Humanis
Koordinasi ini bertujuan agar solusi yang diambil memberikan kenyamanan bagi semua pihak
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
Tiang Mangkrak Rasuna Said, Pramono Anung Pastikan Pembongkaran Berjalan Humanis
Indonesia
Soal Monorel Rasuna Said, Pramono: Ada Surat Kajati, Aman Secara Hukum
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pembongkaran tiang monorel Rasuna Said tidak melanggar hukum setelah ada surat Kejati DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Soal Monorel Rasuna Said, Pramono: Ada Surat Kajati, Aman Secara Hukum
Indonesia
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
KPK menggeledah kantor PT Wanatiara Persada terkait kasus dugaan suap pengurusan pajak KPP Madya Jakarta Utara dan menyita dokumen serta barang elektronik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
Indonesia
Penataan Rasuna Said Rp 102 Miliar, Pramono: Bongkar Monorel Tak Sampai Rp 1 M
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan biaya pembongkaran tiang monorel Rasuna Said hanya Rp 254 juta. Anggaran Rp 102 miliar untuk penataan kawasan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Penataan Rasuna Said Rp 102 Miliar, Pramono: Bongkar Monorel Tak Sampai Rp 1 M
Bagikan