Gubernur Pramono Gencar Gelar Modifikasi Cuaca Atasi Banjir, DPRD DKI: Buang-Buang Duit

MERAHPUTIH.COM - PENANGANAN banjir yang dilakukan Gubernur Pramono Anung dengan melakukan operasi modifikasi cuaca disebut tidak tepat. Program yang bertujuan memindahkan awan hujan itu dituding hanya menghambur-hamburkan uang. Hal itu ditegaskan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (27/1).

Dewan Legislatif dari Dapil 9 DKI Jakarta ini berpandangan modifikasi cuaca buka solusi dalam mengatasi masalah banjir di Ibu Kota.

"Nah, itu buang-buang duit aja itu. Buang-buang tidak terlalu menarik juga sih," kata Lukmanul.

Apalagi, kata Lukmanul Hakim, modifikasi cuaca yang dilakukan Pemerintah DKI ini membutuhkan biaya tidak sedikit. Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), biaya modifikasi cuaca bisa mencapai Rp 300 juta untuk sekali penerbangan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 31 miliar untuk pelaksanaan modifikasi cuaca sepanjang tahun 2026.

Mestinya, ucap Lukmanul, Pemerintah DKI membuat kebijakan yang mampu mengatasi persoalan banjir ini. Salah satunya dengan menata tata ruang Jakarta yang dinilainya amburadul. "Betul, kenapa harus (OMC). Padahal, itu sangat mahal. Biayanya mahal sekali," tegasnya.

Baca juga:

Gubernur Pramono Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga Awal Februari 2026

Pelaksanaan OMC telah dimulai sejak pertengahan Januari dan diperpanjang hingga 27 Januari. Menurut Pramono, dampak operasi tersebut cukup terasa terhadap kondisi cuaca di Jakarta. "Kalau hari ini tadi pagi pukul 07.00 tidak kita naikkan OMC-nya, pasti cuacanya berbeda dengan apa yang kita rasakan pada saat ini," ujarnya.

Pemprov DKI tengah menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) secara rutin untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem pada awal tahun ini. Pramono Anung tegas menyatakan siap menanggung biaya modifikasi cuaca di daerah tetangga Ibu Kota. Jakarta, lanjut Pramono, terus memantau perkembangan cuaca berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Dari hasil pemantauan tersebut, OMC masih dinilai relevan untuk dilakukan hingga awal Februari.

"Hasil BMKG memang sekarang ini ada kemungkinan sampai 1 Februari cuacanya kurang lebih harus dilakukan OMC," pungkasnya.(Asp)

Baca juga:

Operasi Modifikasi Cuaca Jalan Setahun Penuh, BPBD DKI Jakarta Anggarkan Rp 31 Miliar