Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi

MerahPutih.com - Pemerintah dan koalisi Kabinet Merah Putih, dikabarkan telah setuju jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD.

Partai Golkar, sebagai anggota mengusulkan agar mekanisme Pilkada dikembalikan untuk dipilih melalui DPRD.

Usulan tersebut didasarkan pada tingginya biaya politik yang harus ditanggung dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, biaya Pilkada tidak hanya besar dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga dari aspek biaya politik lain yang menyertainya.

Baca juga:

Isyaratkan Dukungan Pilkada Lewat DPRD, Soroti Politik Uang dan Biaya Tinggi

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan praktik-praktik yang merusak kualitas demokrasi.

"Pertimbangan yang mengemuka mengembalikan Pilkada ke DPRD, yang utama adalah terkait tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung. Bukan hanya biaya penyelenggaraannya saja, namun juga biaya politik “lainnya” yang juga jauh lebih tinggi," kata Doli Kurnia di Jakarta, Rabu (7/1).

Doli menegaskan, Golkar tetap mempertimbangkan opsi Pilkada langsung. Hal itu karena pemilihan langsung dinilai masih relevan dengan prinsip demokrasi, pelibatan rakyat, serta pelaksanaan otonomi daerah.

"Sementara tetap dimasukkannya opsi Pilkada secara langsung karena mempertimbangkan prinsip demokrasi (pelibatan rakyat), serta prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah kita,” ujarnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI itu menjelaskan, Tim Kajian Politik DPP Golkar telah bekerja selama sekitar 1,5 tahun untuk merumuskan berbagai opsi sistem Pilkada. Dari kajian tersebut, Golkar merekomendasikan tiga alternatif.

"Untuk Pilkada, tim merekomendasikan ada 3 opsi. Opsi Pertama, pelaksanaan Pilkada tetap secara langsung seperti saat ini. Opsi kedua, pelaksanaan Pilkada oleh DPRD. Opsi ketiga, pelaksanaan Pilkada oleh DPRD untuk Pemilihan Gubernur dan Pilkada secara asimetris/hybrid untuk Pemilihan Bupati/Wali Kota,” jelasnya.

Jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, Golkar menyiapkan konsep baru agar partisipasi publik tetap terjaga. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan sejak proses rekrutmen hingga seleksi calon kepala daerah.

“Konsep baru ini berupaya mengakomodir dan menggabungkan dua prinsip, yaitu prinsip demokrasi (pelibatan rakyat) dan prinsip penyelenggaraan Pilkada yang murah, efisien, dan bebas praktik moral bazar pemilu,” katanya

Pelibatan rakyat, lanjut Doli, bisa dilakukan sejak tahap rekrutmen hingga seleksi calon.

“Sekalipun pemilihan akhirnya dilaksanakan oleh anggota DPRD, namun sebelumnya bisa dibuat tahap-tahap yang bisa melibatkan publik,” ujarnya.

Ia mengusulkan pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu, Doli mengusulkan agar Pilkada hanya memilih kepala daerah tanpa wakil kepala daerah. (Pon)