MerahPutih.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki kebijakan yang mengutamakan kepentingan ekonomi AS. Salah satunya ialah persoalan tarif perdagangan yang diberikan terhadap berbagai negara seperti China, Kanada, Meksiko, dan berpotensi juga Uni Eropa.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan, dampak kepemimpinan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) terhadap perekonomian Indonesia relatif tak sedalam yang dialami negara lain.
"Ketidakpastian global, termasuk kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan dinamika perekonomian Tiongkok, harus kita perhatikan," katanya.
Namun, kata ia, simulasi Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa dampak kepemimpinan Presiden Donald Trump terhadap perekonomian Indonesia relatif tidak sedalam yang dialami negara lain.
Baca juga:
Perang Dagang AS dan China Bisa Untungkan Indonesia, Pabrik Direlekosi
"Jadi kita harus optimis bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Kepala Bappenas menekankan pentingnya menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Melihat kondisi domestik, lanjutnya, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat dengan pertumbuhan 5,03 persen hingga triwulan III-2024.
Stabilitas makro ekonomi didukung cadangan devisa tertinggi sepanjang sejarah sebesar USD 155,7 miliar , setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor, jauh di atas standar internasional.
Inflasi juga terkendali pada level 1,57 persen pada akhir 2024, yang berarti menjaga daya beli masyarakat.
“Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,3 persen, yang akan menjadi pijakan kuat untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen pada 2025–2029,” ungkap Rachmat.
Menteri PPN menegaskan, arah dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi kebijakan fiskal adaptif pada peningkatan pendapatan dan belanja negara secara pro pertumbuhan (growth), sekaligus menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal.
Pada tahun 2029, target pendapatan negara diproyeksikan mencapai 13,75–18 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Target-target ini sudah tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2025 sebagai pijakan prioritas pembangunan nasional,” katanya.