Freeport Angkat Kaki, Bagaimana dengan Indonesia?
Minggu, 22 November 2015 -
MerahPutih Keuangan - Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia akan berakhir pada tahun 2021.
Mantan Direktur Jenderal Minerba dan Panas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Simon F Sembiring, meminta pemerintah tegas dalam melakukan perpanjangan Kontrak Karya (KK) Freeport ini.
Menurutnya, kalaupun pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk tidak memperpanjang KK Freeport, hal tersebut tidak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Sebab jika dilihat dari porsi sharing profit-nya (bagi hasil), Indonesia hanya mendapat 35 persen dan 65 persen dikuasai Freeport. Artinya, penerimaan negara tidak akan berkurang banyak.
"Jadi kalau Freeport pergi sebetulnya enggak ada pengaruhnya bagi nasional, kalau kita hanya menerima 35 persen itu rata-rata nett profitnya itu cuma 2 miliar dolar AS, apa Indonesia akan runtuh gara-gara itu? Enggak kan?," ujarnya dalam diskusi publik bertema "Freeport Bikin Repot" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/11).
Namun hal berbeda diungkapkan oleh salah satu anggota komisi VII DPR RI Inas Nasrullah Zubir. Inas mengatakan terkait perpanjangan Kontrak Karya terhadap Freeport berbeda dengan kontrak yang terjadi pada blok-blok migas yang beroperasi di Indonesia.
"KK (Kontrak Karya) ini berbeda dengan kontrak blok-blok migas. Kalau dalam kontrak blok migas, itu mesti dikembalikan ke negara. Kalau ini (KK Freeport), kalau tidak diperpanjang, semuanya harus diangkut dan untuk mengangkut itu semuapun membutuhkan waktu 2-3 tahun. Lalu jika kita mau memulainya kembali, kita harus membeli peralatan yang nilainya triliunan rupiah, harus memulai semuanya dari nol. Karena memang tidak tercantum di dalam KK," jelas Inas.
Selain itu hal yang paling dikhawatirkan adalah nasib-nasib karyawan Freeport yang tidak lain adalah masyarakat Papua.
"Masalah sosial dan ekonomi masyarakat Papua. Bagaimana nasib mereka jika Freeport ditutup seketika?" tegas Inas. (rfd)
BACA JUGA:
