Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana penambahan saham PT Freeport Indonesia sudah mencapai tahap paraf kesepakatan.
Dengan tambahan itu, porsi kepemilikan Pemerintah Indonesia akan naik menjadi 63 persen dari 51 persen.
Ekonom kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, rencana pemerintah menambah 12 persen saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Hal ini juga dipercaya akan mendorong pembangunan manusia di tanah Papua tidak hanya menambah kepemilikan negara, tetapi juga memperbesar potensi manfaat ekonomi dan sosial yang bisa dirasakan masyarakat.
Baca juga:
4 Jasad Korban Longsor Freeport Diterbangkan ke Jakarta, Termasuk 2 Ekspatriat
"Penambahan saham ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi simbol meningkatnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan kepemilikan 63 persen, pemerintah akan memiliki kendali lebih besar terhadap arah bisnis dan distribusi keuntungan bagi rakyat," ujar Achmad.
Manfaat ekonomi paling nyata akan muncul dari peningkatan porsi dividen dan pajak yang diterima pemerintah.
"Penerimaan negara akan bertambah dan ini memberi ruang fiskal untuk pembangunan daerah, terutama Papua. Di saat bersamaan, posisi strategis Indonesia memungkinkan penguatan kebijakan transfer teknologi tambang bawah tanah," jelasnya.
Achmad menambahkan divestasi juga membuka peluang percepatan pengembangan sumber daya manusia di kawasan timur Indonesia.
"Komitmen Freeport akan membangun dua universitas dan dua rumah sakit di Papua, jika dijalankan berkelanjutan, maka fasilitas ini akan menjadi investasi jangka panjang dalam bidang pendidikan dan kesehatan," katanya.
